Wednesday, 2 Rabiul Awwal 1444 / 28 September 2022

KPU: Baru Tiga Parpol Minta Migrasi Data ke Sipol

Jumat 24 Jun 2022 20:41 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Idham Holik

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik

Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tiga partai politik tersebut yakni PKP, Partai Demokrat dan PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan baru tiga partai politik yang mengajukan permintaan migrasi data ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Kami sudah menerima beberapa surat dari partai politik, kurang lebih ada tiga partai politik yang mengajukan, dan saat ini akan kami proses, dan proses migrasi ini memang disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh partai politik," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta Jumat (24/6/2022). 

Tiga partai politik tersebut yakni PKP, Partai Demokrat dan PBB. Data yang dimigrasi ke dalam Sipol yaitu data kepengurusan, kantor partai politik dan keanggotaan.

Baca Juga

"Jadi KPU akan melakukan proses itu sesuai dengan permintaan surat dari partai politik terhadap tiga hal tadi dan saat ini masih sedang berproses," kata dia.

Kebijakan pelayanan migrasi itu menurut Idham sifatnya opsional, karena prinsipnya KPU melayani sesuai dengan slogan "KPU Melayani". Komisi Pemilihan Umum RI pada 24 Juni 2022 telah meluncurkan Sipol yang akan dimanfaatkan untuk pendaftaran dan verifikasi data partai politik pada penyelenggaraan Pemilihan umum 2024. KPU menetapkan Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. 

Sipol tersebut merupakan kewenangan atributif KPU RI sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.KPU diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Data-data yang harus diunggah ke dalam aplikasi Sipol lanjut Idham yakni profil partai politik, keanggotaan partai politik, kepengurusan dan kantor tetap partai politik. KPU RI kata dia telah menerima surat dari Kemenkumham yang menginformasikan ada 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham, sampai dengan 17 Februari 2022.

 

sumber : Antara
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA