REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO — Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dolar AS pada April lalu. Negara sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk bailout yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Sri Lanka juga menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan warganya harus membatasi perjalanan dengan kendaraan.
Menteri Energi Kanchana Wijesekera mengatakan pasokan bensin yang dijadwalkan Kamis (23/6/2022), telah ditunda dan dia mendesak masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan bensin. Parlemen juga telah membatalkan pertemuan rapat agar menghemat bensin sebisa mungkin.
“Parlemen Sri Lanka membatalkan pertemuan yang tersisa selama sepekan untuk menghemat bahan bakar,” kata para pejabat, seperti dikutip dari laman News18, Kamis.
Krisis ekonomi yang menghancurkan Sri Lanka dengan cepat, telah menghabiskan pasokan bensin yang sudah langka di negara tersebut. Kekurangan mata uang asing juga telah membuat importir tidak dapat membiayai pembelian makanan, minyak, dan obat-obatan.
Sementara itu, inflasi tidak terkendali dan pemadaman listrik yang teratur telah menyengsarakan 22 juta orang di negara Asia Selatan itu. Pejabat parlemen mengatakan anggota parlemen memutuskan untuk tidak mengadakan rapat pada Kamis dan Jumat untuk menghindari penggunaan bensin yang tidak perlu.
Jadwal itu beberapa hari setelah pihak berwenang menutup sekolah dan beberapa kantor negara karena alasan yang sama. “Hanya bensin dalam jumlah terbatas yang akan didistribusikan ke stasiun pompa hari ini dan besok,” katanya kepada wartawan di Kolombo.
Sejumlah pengendara diketahui sudah mengantre selama berhari-hari untuk mengisi tangki bensin kendaraan mereka. Sebelumnya Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengakui bahwa ekonomi negara telah mencapai titik "kehancuran total".
Negara sekarang menghadapi situasi yang jauh lebih serius di luar kekurangan bahan bakar, gas, listrik, dan makanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
