REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Penyusunan strategi dan mekanisme yang tepat dalam mewujudkan keterjangkauan energi menjadi salah satu poin pembahasan dalam sidang The 2nd Energy Transitions Working Group (ETWG) pada hari pertama, Kamis (23/6/2022), yang dilaksanakan di Hotel Merourah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini demi mengantisipasi lonjakan harga energi serta menjaga stabilitas pasar.
"Anggota (G20) menegaskan kembali dukungan untuk kemajuan transisi yang adil, terjangkau dan aman, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mendasar untuk mencapai emisi nol bersih dan netralitas karbon," kata Chair ETWG Yudo Dwinanda Priaadi saat membuka sidang.
Sidang hari ini, sambung Yudo, mengulas tentang laporan dari organisasi internasional atas hasil dialog melalui webinar tentang pembahasan tiga isu utama untuk mempercepat transisi energi bersih, yaitu mengamankan aksesibilitas, meningkatkan teknologi cerdas dan bersih dan memobilisasi keuangan. "Ini berbeda dengan (penyelenggaraan G20) tahun-tahun sebelumnya. (dialog webinar) terbuka untuk semua negara di dunia. Sejauh ini semuanya menyambut baik laporan-laporan ini," jelasnya.
Guna mempercepat pembahasan tiga isu prioritas, negara G20 mendukung pendekatan Kepresidenan Indonesia untuk menyiapkan stocktake dan serangkaian side events guna membangun konsensus bersama mengenai aksi G20. Pembahasan ini menjadi sangat krusial sebagai bagian dari penyusunan Komunike. "Ini (stoctake) bahan bakar utama untuk menyusun Komunike. Ini tahap yang kritikal, bahannya kita setujui dulu. Setelah itu kita rumuskan ke Komunike," ungkap Yudo.
Yudo menyatakan, stocktake memberikan pondasi kuat dalam kerja sama dengan kelompok produsen dan konsumen energi G20. "Ini akan membantu anggota G20 untuk menetapkan arah strategis, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tindakan berdampak tinggi pada sektor energi dalam jangka panjang," terangnya.
Sidang kali ini juga tengah menyiapkan dua pencapaian teknis dan kebijakan, yaitu Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (COMPACT) dan Bali Roadmap menuju 2030. Kedua hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung kesepakatan global G20 tentang percepatan transisi energi bersih.
Draf Compact sendiri merupakan arah strategis bagaimana mendorong bauran energi dan upaya pengendalian perubahan iklim bersama-sama. "Rancangan tersebut juga bertujuan untuk mengintegrasikan keamanan energi mengingat krisis energi global yang sedang berlangsung," jelas Yudo.
Buka model kerja sama
Menghadapi krisis energi akibat geopolitik, Forum Energi G20 kali ini juga membuka peluang untuk meningkatkan skema kerja sama internasional. Kesempatan ini sekaligus dijadikan untuk mempercepat proses transisi energi bersih di masing-masing negara.
"Ketahanan energi ini menjadi lebih penting karena saat ini rantai pasok sedang terganggu. Makanya, kami ada model baru dari kerja sama yaitu, Just Energy Transitions Partneship (JETP). Tapi banyak skema baru tidak hanya JETP, ada juga skema kerja sama komitmen keuangan," ungkap Yudo.
Ia mengungkapkan, salah satu bentuk kerja sama konkret dalam pembahasan sidang adalah tentang pasar gas. "Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA) tadi menyarankan perlu membuat pasar gas di kawasan regional, spot market juga. Ini butuh komitmen supaya harga bisa lebih terjangkau (affordable). Jadi ini diupayakan jadi masuk dalam Komunike," tambahnya.
Yudo menekankan dengan adanya sidang ini diharapkan ada kesepakatan global sebelum menjadi Komunike. "Mudahan-mudah akan mengkristal sebelum ETWG di Bali. Sejauh ini hasilnya sangat menggembirakan," tutup Yudo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
