REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Presiden China Xi Jinping mengajak komunitas internasional bersama-sama menentang hegemonisme dan politik kekuasaan.
"Kita harus membangun hubungan internasional jenis baru berdasarkan rasa saling menghormati, adil, dan saling menguntungkan," kata Xi saat menyampaikan sambutan kunci pada pembukaan Forum Bisnis Asosasi Lima Negara Berkembang Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) secara daring dari Beijing, Rabu (22/6/2022).
Menurut dia, komunitas internasional harus berbagi kepentingan bersama dan menciptakan perdamaian ke seluruh dunia. Pucuk pimpinan tertinggi Partai Komunis China (CPC) itu juga mengajak dunia untuk bersama-sama mendukung pembangunan global.
"Saat ini, proses pembangunan global telah menghadapi hambatan besar. Hampir 1,2 miliar jiwa di hampir 70 negara dihadapkan pada Covid-19, krisis pangan, energi, dan utang. Apa yang telah dicapai dalam upaya pengurangan kemiskinan global beberapa dekade lalu bisa hilang," jelas Xi dalam keterangan dari Kementerian Luar Negeri China (MFA) kepada Antara di Beijing.
Pada 2021, Xi mengusulkan Prakarsa Pembangunan Global (GDI) agar semua negara bersatu demi tercapainya Cita-Cita Pembangunan Global Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Oleh sebab itu dia menganggap BRICS menjadi mekanisme kerja sama yang penting bagi pasar sejumlah negara berkembang.
"Kerja sama BRICS saat ini telah memasuki babak baru dalam pembangunan berkualitas tinggi," kata Xi dalam acara yang juga diikuti secara daring oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Dia berharap para pemimpin bisnis tetap gigih, bersemangat, terbuka, inovatif, dan bersedia berbagi dalam membangun agar BRICS bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan cara yang adil. "Selama kita bekerja sama membuka layar, maka kita akan memecah ombak dan mengarahkan kapal-kapal raksasa negara-negara BRICS menuju masa depan yang lebih cerah!" kata Xi.
Selain sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, forum itu juga dihadiri oleh sekitar 1.000 menteri perekonomian, menteri perdagangan, duta besar negara lain di China, dan perwakilan komunitas bisnis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
