Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

Jokowi Ingatkan Negara tak Mampu Lama Tahan Beban Subsidi Energi

Rabu 22 Jun 2022 20:43 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, semua negara saat ini tengah mengalami kenaikan inflasi akibat krisis energi dan juga pangan. Akibatnya, anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat pun juga membengkak. Ia menyebut, total subsidi energi yang diberikan pemerintah saat ini bahkan mencapai Rp 502 triliun dari sebelumnya Rp 152 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, semua negara saat ini tengah mengalami kenaikan inflasi akibat krisis energi dan juga pangan. Akibatnya, anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat pun juga membengkak. Ia menyebut, total subsidi energi yang diberikan pemerintah saat ini bahkan mencapai Rp 502 triliun dari sebelumnya Rp 152 triliun.

Foto: Republika/Irfan Junaidi
Jokowi menyebut saat ini subsidi energi membengkak jadi Rp 502 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, semua negara saat ini tengah mengalami kenaikan inflasi akibat krisis energi dan juga pangan. Akibatnya, anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat pun juga membengkak.

Ia menyebut, total subsidi energi yang diberikan pemerintah saat ini bahkan mencapai Rp 502 triliun dari sebelumnya Rp 152 triliun.

“Dan tahun ini diperkirakan kita akan mengeluarkan subsidi karena tidak menaikkan BBM, gas, dan listrik yang di bawah 3.000, kita harus mensubsidi ke sana dari Rp 152 T melompat kepada Rp 502 T,” kata Jokowi saat peresmian pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI PMKRI 2022, Rabu (22/6).

Dengan subsidi pemerintah ini, masyarakat masih bisa membeli BBM, gas, dan juga listrik dengan harga yang lebih murah dibandingkan di negara-negara lain. Ia pun  kemudian membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain.

Di Singapura dan Jerman, harga BBM saat ini telah mencapai Rp 31 ribu, di Thailand sebesar Rp 20 ribu, dan di Amerika sebesar Rp 17 ribu. Sementara di Indonesia, harga pertalite masih Rp 7.650.

“Ada yang bertanya kepada saya. ‘Loh pak di sini bensin pertalite ga naik, masih Rp 7.650, solar masih harganya harga lama. LPG juga masih harganya harga lama.’ Hati-hati. Itu bukan harga keekonomian, bukan harga yang seharusnya. Itu adalah harga yang sudah disubsidi,” ujarnya.

Namun, kata dia, keuangan negara tak bisa menahan beban subsidi yang sangat besar dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah akan berupaya keras untuk menggeser pos anggaran sehingga subsidi masih dapat diberikan kepada masyarakat.

“Ya kan kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini,” kata Jokowi.

Jokowi pun meminta seluruh masyarakat untuk turut mewaspadai kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi. Sebab, pandemi Covid-19 masih belum berakhir, perekonomian belum kembali pulih sepenuhnya, dan terjadi perang Ukraina-Rusia yang berdampak pada kenaikan harga berbagai komoditas.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA