REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang belum memberikan laporan terkait revisi studi kelayakan terkait penyelenggaraan Formula E (FE). Padahal, kata dia, dokumen itu disebut telah ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejak lama.
“Pertama soal revisi studi kelayakan yang sampai sekarang belum diterima DPRD dari permintaan tahun lalu. padahal dari situ bisa tahu untung rugi penyelenggaraan, mengapa harus disembunyikan?” kata Anggara dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Dia menambahkan, tidak ada kejelasan perhitungan pengeluaran terkait Formula E sedari awal. Salah satunya, yang paling disorot adalah fakta bahwa PT Jakpro harus membayar kekurangan commitment fee sebesar Rp 90,7 miliar untuk pelaksanaan tiga tahun. Padahal, PT Jakpro dinilainya sempat menyatakan hasil renegosiasi terakhir untuk tiga tahun sebesar Rp 560 miliar.
"Ada rekam jejak digitalnya PT Jakpro pernah menyatakan commitment fee untuk tiga tahun adalah Rp 560 miliar, sekarang faktanya harus bayar Rp 90,7 miliar lagi,” tutur dia.
Tak hanya itu, kata dia, saat pembangunan sirkuit dilakukan juga terjadi banyak perubahan yang menyertai.
“Ini kan bukan acara amatir jadi harus jelas semuanya. Indikator program berhasil bukan cuma kemeriahan di hari pelaksanaan, tapi bagaimana eksekusi sesuai dengan perencanaan," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia meminta penjabat Gubernur DKI Jakarta nantinya tidak melanjutkan ajang Formula E. Pasalnya, kata dia, ada beberapa catatan yang tak terselesaikan dan dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari.
“Berbagai ketidakjelasan ini yang menurut saya akan beresiko bagi Pj Gubernur DKI nanti kalau tetap melanjutkan Formula E. Bisa-bisa terjebak dengan gelapnya program Formula E," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
