REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat (Jabar) masih belum mendapat kepastian terkait pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk hewan ternak. Padahal, wabah PMK telah menyebar di beberapa daerah di Jabar.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Heri Kusdiana mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pelaksanaan vaksinasi PMK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya juga belum menerima undangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk rapat teknis vaksinasi PMK.
"Belum. Kita belum diundang provinsi untuk rapat teknis vaksin," kata dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat (17/6/2022).
Sementara itu, angka kasus PMK di Kabupaten Tasikmalaya masih terus mengalami penambahan. Berdasarkan data hingga 17 Juni 2022, terdapat 237 ekor hewan ternak yang sakit. Sebanyak 31 ekor dinyatakan positif PMK dan 206 ekor berstatus suspek.
Dari total hewan ternak yang sakit itu, seluruhnya merupakan hewan ternak besar, seperti sapi dan kerbau. Petugas kesehatan hewan disebut masih terus melakukan upaya pengobatan terhadap hewan ternak yang sakit. Sebanyak 95 ekor telah dinyatakan sembuh, sementara 21 ekor dipotong paksa, dan sisanya masih dalam masa pengobatan.
Heri mengatakan, pihaknya sangat menunggu kepastian pelaksanaan vaksinasi untuk mencegah penyebaran PMK meluas. Rencananya, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya akan mengusulkan sebanyak 64.000 dosis vaksin, sesuai jumlah populasi ternak besar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, juga belum mendapat kepastian waktu vaksin PMK akan didistribusikan ke daerah mereka. Subkoordinator Kesehatan Hewan di dinas tersebut, Siti Maemunah mengatakan, pendistribusian vaksin PMK ke Kota Tasikmalaya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Kalau ada vaksinnya dari pusat, ya pasti vaksinasi," kata dia.
Di Kabupaten Garut, kepastian pelaksanaan vaksinasi PMK kepada hewan ternak juga masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Sofyan Yani mengatakan, pihaknya masih menunggu distribusi vaksin dari pusat.
Pemerintah Kabupaten Garut juga telah mengusulkan vaksin untuk 13.330 ekor sapi perah, yang menjadi prioritas vaksinasi di Kabupaten Garut. "Kami sangat menunggu," kata Sofyan.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Penanggulangan PMK Kabupaten Garut per 16 Juni 2022, tim teknis kesehatan hewan telah melakukan pelayanan kesehatan berupa pengobatan kepada ternak bergejala PMK dan suportif kepada ternak tak bergejala dengan total populasi 4.602 ekor ternak. Dari total populasi itu, terdapat 2.931 ekor ternak bergejala PMK, yang terdiri dari 68 ekor domba, empat ekor kambing, 13 ekor kerbau, 1.454 ekor sapi potong, dan 1.392 ekor sapi perah.
Jumlah ternak yang telah menunjukkan sembuh atau perbaikan kondisi pascapengobatan sebanyak 1.429 ekor ternak. Sementara ternak bergejala PMK yang mati berjumlah 51 ekor. Sedangkan sebanyak 77 ekor ternak bergejala PMK dipotong bersyarat.
Satgas PMK Garut juga terus melakukan upaya surveilans laporan kasus PMK, karantina wilayah kasus, biosekuriti, dan mengedukasi para peternak agar tetap waspada. Sementara ternak yang bergejala PMK diobati dengan injeksi antibiotik, antipiretik, terapi suportif dengan injeksi vitamin, serta pemberian spray iodine dan antilarva di daerah mulut dan kuku yang luka. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di area kandang yang terdampak PMK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
