Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Jatim Minta Sejuta Vaksin PMK, yang Datang Baru 100 Dosis

Jumat 17 Jun 2022 10:13 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Agus raharjo

Dokter hewan dari Pusat Veteriner Farma (Putvetma) Surabaya memindai barcode seusai menyuntikkan vaksin wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk sapi di kandang kawasan Taman, Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/6/2022). Kementan melalui Pusvetma di Surabaya melakukan vaksinasi perdana secara nasional bagi hewan ternak sebagai upaya mengendalikan penularan penyakit mulut dan kuku hewan (PMK).

Dokter hewan dari Pusat Veteriner Farma (Putvetma) Surabaya memindai barcode seusai menyuntikkan vaksin wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk sapi di kandang kawasan Taman, Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/6/2022). Kementan melalui Pusvetma di Surabaya melakukan vaksinasi perdana secara nasional bagi hewan ternak sebagai upaya mengendalikan penularan penyakit mulut dan kuku hewan (PMK).

Foto: ANTARA/Umarul Faruq
Vaksin akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi terdampak PMK.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Dinas Peternakan Jawa Timur, Aftabudin mengaku, pihaknya mengusulkan permintaan satu juta dosis untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada pemerintah pusat. Namun, kata Aftabudin, yang sudah diterimanya baru 100 dosis. Rencananya vaksin vaksin PMK tersebut dikirimkan oleh pemerintah pusat secara bertahap.

“Yang sudah datang saat ini baru 100 dosis untuk uji coba vaksinasi. Kemudian akan datang lagi 1.000 dosis, nah inilah yang akan kita gunakan dan distribusikan untuk proses vaksinasi,” kata Aftabudin, Jumat (17/6/2022).

Baca Juga

Aftabudin menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan bimbingan teknis terhadap vaksinator PMK. Ia menjelaskan, vaksin PMK ini tidak sama seperti vaksin pada umumnya, yang dari kemasannya saja jauh berbeda. Maka dari itu, lanjut Aftabudin, vaksinator harus diberi pelatihan khusus.

“Pelatihan ini yang melaksanakan pemerintah pusat yang mendatangkan ahli dari Perancis tempat produksi vaksin PMK. Insya Allah lusa sudah mulai dilakukan vaksinasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, vaksin yang diterima Pemprov Jatim akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi jumlah hewan terdampak PMK. Untuk hewan sasaran, lanjut Aftabudin, prioritas utamanya adalah sapi perah, baru kemudian sapi bibit, dan selanjutnya sapi potong.

“Karena jumlah vaksin ini terbatas dan impor, sambil menunggu vaksin yang sedang diproduksi oleh Pusat Veteriner farma (Pusvetma) yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia,” kata Aftabudin.

Aftabudin mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan hewan ternak yang sehat untuk kurban. Ia mengaku pihaknya sudah membuat standar operasional prosedur terkait lalu lintas distribusi hewan ternak. Ia juga membantah sulitnya mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Peternakan kabupaten/kota.

"Selama hewan ternak itu sehat dan bukan dari daerah wabah PMK maka SKKH itu pasti keluar,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mengaku prihatin selama tiga hari terakhir jumlah sapi yang terkena PMK terus mengalami peningkatan. Ia merinci, pada 13 Juni 2022 junlah sapi yang sakit sebanyak 53.125 ekor, mati 231 ekor, potong paksa 188 ekor dan sembuh 8 551 ekor.

Kemudian pada 14 Juni 2022, jumlah sapi yang terpapar PMK meningkat menjadi 67.445 ekor, mati 238 ekor, potong paksa 274 ekor, dan sembuh 9.771 ekor. Selanjutnya pada 15 Juni 2022, jumlah sapi yang terpapar PMK masih berada di angka 60.174 ekor, mati 279 ekor, potong paksa 288 ekor, dan sembuh 10.873 ekor.

“Menyikapi hal ini kami berharap pemerintah segera memberikan pengetahuan kepada peternak terkait perawatan kandang. Karena selain sapi yang sakit, kotorannya mengandung bakteri Ecolli dan Sanmonella yang menyebabkan TBC dan malaria,” ujarnya.

Noer mengatakan, kotoran sapi ini perlu disemprot dengan bakteri dekomposer untuk menghilangkan bau dan membunuh bakteri. Jika ini tidak dilakukan, kata dia, penghuni yang rumahnya dekat dengan kandang terutama usianya di atas 60 dapat mengalami gangguan pernapasan.

"Kami juga membaca kalau pemerintah melarang lalu lintas hewan ternak wilayah Gerbang Kertasusila. Kalau tidak boleh solusinya apa? Karena kalau dari daerah di luar Gerbang Kertasusila kan harus lewat Gerbang Kertasusila. Pemprov harus segera mengambil langkah cepat,” kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA