Saturday, 15 Muharram 1444 / 13 August 2022

PDIP Ingatkan Menteri Bekerja Bukan untuk Kepentingan Capres

Kamis 16 Jun 2022 20:08 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto saat jeda rapat koordinasi kepala daerah PDIP, Kamis (16/6).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto saat jeda rapat koordinasi kepala daerah PDIP, Kamis (16/6).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
PDIP mengatakan, semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi perombakan atau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan, agar para menteri tak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres," ujar Hasto saat jeda rapat koordinasi kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga

Hasto mengatakan, seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju harus berpacu semaksimal mungkin sesuai dengan ruang lingkupnya. Khususnya dalam menyukseskan sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Seluruh menteri harus berdedikasi kepada Presiden Jokowi menjadi pembantu presiden dan mempercepat prestasi sehingga Pemilu 2024. Untuk dilaksanakan dalam situasi kebangkitan kemajuan Indonesia raya," ujar Hasto.

Presiden Jokowi telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri. Dua menteri yang dilantik tersebut, yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Sedangkan tiga wakil menteri lain yang dilantik adalah Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Watipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, keputusan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan juga diskusi panjang. Ia juga tak membantah adanya pertimbangan politis terkait keputusan ini.

“Ya kalau namanya kabinet atau reshuffle pertimbangannya tentunya banyak,” kata Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA