REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi perombakan atau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan, agar para menteri tak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres," ujar Hasto saat jeda rapat koordinasi kepala daerah PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Hasto mengatakan, seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju harus berpacu semaksimal mungkin sesuai dengan ruang lingkupnya. Khususnya dalam menyukseskan sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Seluruh menteri harus berdedikasi kepada Presiden Jokowi menjadi pembantu presiden dan mempercepat prestasi sehingga Pemilu 2024. Untuk dilaksanakan dalam situasi kebangkitan kemajuan Indonesia raya," ujar Hasto.
Presiden Jokowi telah melantik dua menteri dan tiga wakil menteri. Dua menteri yang dilantik tersebut, yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Sedangkan tiga wakil menteri lain yang dilantik adalah Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, John Wempi Watipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, keputusan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan juga diskusi panjang. Ia juga tak membantah adanya pertimbangan politis terkait keputusan ini.
“Ya kalau namanya kabinet atau reshuffle pertimbangannya tentunya banyak,” kata Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
