REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mendukung segala upaya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan untuk mengatasi persoalan minyak goreng di dalam negeri. Hanya saja, para pedagang meminta langkah pertama yang difokuskan yakni pada ketersediaan minyak goreng secara melimpah.
"Kita setuju upaya yang ditempuh (untuk minyak goreng) tapi sekali lagi, persoalan yang kita hadapi adalah pasokan distribusinya," kata Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri kepada Republika.co.id, Kamis (16/6/2022).
Kementerian Perdagangan berencana untuk mengganti minyak goreng curah menjadi kemasan sederhana. Langkah itu dinilai bisa mempermudah proses pendistribusian ke pasar-pasar sekaligus menjamin dari sisi kesehatan masyarakat.
Mansuri meminta setiap kebijakan minyak goreng yang akan diambil menteri baru harus melalui sosiasliasi, diskusi, dan uji komunikasi ke semua pihak. "Karena kalau saklek kami kira ini juga bukan solusi. Seperti dulu minyak goreng kemasan ditetapkan harganya, tapi barang tidak ada," katanya.
Sekretaris Jenderal Ikappi, Reynaldi Sarijowan, menambahkan, segmentasi konsumen minyak goreng di pasar tradisional masih terpolarisasi. Kalangan menengah ke bawah masih lebih nyaman membeli minyak goreng curah.
Meski begitu, pihaknya tak memungkiri peredaran minyak goreng curah lambat laun akan berganti dengan model kemasan namun membutuhkan waktu.
"Masyarakat kita itu ada yang masih beli minyak goreng setengah atau seperempat liter. Jadi ini butuh waktu, pelan-pelan sih pasti bisa, yang penting banjiri aja dulu pasar," kata dia.
Ia sekaligus mengkritik sistem pembelian minyak goreng curah saat ini yang harus melalui pemindaian KTP konsumen. Reynaldi mendukung keinginan pemerintah yang ingin mencegah adanya panic buying atau bahkan penimbunan minyak goreng oleh konsumen. Namun, cara pemindaian KTP dinilainya masih sulit diterapkan di pasar.
"Seharusnya ya dibiarkan saja masyarakat bebas berbelanja toh panic buying itu tidak akan terjadi di pasar kecuali di ritel modern," ujar dia.
Secara terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menambahkan pergantian menteri memang tidak menjadi jaminan selesainya masalah minyak goreng. Selama, permasalahan utamanya tidak selesai. "Permasalahan utamanya adalah eksekusi kebijakan di lapangan dan tidak kalah dengan mafia pangan," ujar dia.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar Kemendag kedepan memastikan secara tepat barang pangan yang bersumber dari impor. Pasalnya, gejolak harga global bisa meningkat imbas konflik Rusia-Ukraina ditambah permintaan dunia yang sedang naik karena faktor pemulihan dari pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
