REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Partai oposisi Thailand mengajukan mosi tidak percaya pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan 10 menteri kabinet. Oposisi menuduh mereka menerima gratifikasi, salah mengelola ekonomi dan merusak demokrasi dan mempertahankan kekuasaan.

Oposisi berharap dapat memastikan debat yang digelar bulan depan dan akan menjatuhkan pemerintah 17 partai Prayuth. Ini akan menjadi pemungutan suara mosi tidak percaya Prayuth terakhir sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Maret tahun depan.

Prayuth yang merupakan bekas jenderal mulai berkuasa usai mengkudeta pemerintahan terpilih 2014 lalu. Ia sudah menghadapi tiga mosi tidak percaya sejak pemilihan 2019 lalu.

"(Dia) pemimpin dengan cacat pikir, mempertahankan kekuasaan, tidak menghormati supremasi hukum, kurang bermoral dan gagal mengelola urusan negara," kata pemimpin blok oposisi Chonlanan Srikaew di parlemen, Rabu (15/6/2022).

Direktur Office of Innovation for Democracy di King Prajadhipok's Institute Stithorn Thananithichot mengatakan Prayuth dapat selamat dari mosi tidak percaya ini bila koalisinya bersatu. Sementara pengamat politik lainnya  Sukhum Nualsakul mengatakan mosi ini lebih bertujuan untuk menyingkirkan Prayuth dalam pemilihan tahun depan.

Pengamat lainnya mengatakan popularitas pemerintah mulai menurun. Terutama usai pemilihan gubernur Bangkok bulan lalu dimana tokoh oposisi berhasil mengalahkan kandidat pro-pemerintah. Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Perdana menteri sudah siap menjelaskan pada parlemen dan menjawab semua persoalan yang diangkat oposisi karena pemerintah yakin menjalankan negara dengan jujur tanpa korup yang terjadi di pemerintah sebelumnya," kata Thanakorn.

Ikuti Whatsapp Channel Republika