REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pers akan menertibkan media-media yang mengabaikan etika dalam pemberitaannya. Dewan Pers akan menggiatkan upaya dan melakukan jemput bola untuk memantau media-media daring yang berisi konten tidak sehat.
Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika
Pers, Yadi Hendriana, mengatakan, dalam dua pekan, ada dua kasus media yang melawan etika dan berbau provokasi seksual. "Untuk kasus ini kami meminta media yang bersangkutan melakukan take down dan meminta maaf secara terbuka kepada publik,” kata Yadi Hendriana dikutip dalam siaran persnya, Rabu (15/6/2022).
Yadi mengingatkan media-media daring tidak mengejar umpan klik (click bait) semata, tetapi tak sesuai dengan etika jurnalistik. Menurut dia, konten berbau provokasi seksual semacam itu tidak layak disajikan untuk menjadi bahan bacaan publik secara luas.
Yadi menambahkan, selama 2022 Dewan Pers sudah menerima 317 kasus aduan. Dari jumlah itu, sudah 217 kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers. Dia berharap kasus semacam itu akan kian menyusut seiring dengan makin sehatnya kehidupan pers nasional.
Dewan Pers, kata dia, akan melakukan teguran kepada media tersebut untuk melakukan audiensi secara daring. "Alhamdulillah, mereka bisa menerima teguran kami. Mereka pun bersedia untuk memperbaiki isi dan konten-konten selanjutnya,” ujarnya.
Dewan Pers mengimbau pada seluruh media berbagai platform agar menjaga kehidupan pers yang sehat. Media harus menjunjung tinggi etika dan patuh pada norma-norma sosial maupun agama yang disepakati bersama dan berlaku di masyarakat.
Dewan Pers mengakui banyak konten media yang berpotensi melanggar etika jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers juga meminta masyarakat ikut memantau sajian tidak sehat tersebut dan melaporkan ke Dewan Pers dengan bukti yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
