REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen penuh membangun sistem manajemen risiko yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) guna mempercepat upaya penurunan prevalensi stunting.
“Maka dari itu penting untuk meningkatkan kapasitas dan membangun komitmen para pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN Pusat dan Provinsi dalam menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan unit kerja masing-masing,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Selasa (14/6).
Hasto mengatakan setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil serta fokus kepada prioritas, target yang dicapai, dan dapat dipertanggungjawabkan. “SPIP menjadi bagian bagaimana memitigasi risiko, guna pencapaian visi dan misi BKKBN termasuk di dalamnya percepatan penurunan angka stunting," ujar Hasto.
"Bagaimana agar target 14 dapat dicapai di tahun 2024. Tentu saja dengan data yg benar, tepat sasaran dan Tim Pendamping Keluarga yang dapat memberikan treatment langsung sesuai kondisi lapangan,” sambung Hasto.
Menurut Hasto, komitmen dalam menerapkan manajemen risiko yang diawali pengembangan budaya sadar risiko, sosialisasi kepada seluruh pejabat/pegawai, dan yang penting komitmen untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan manajemen risiko guna mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran BKKBN.
Hasto menyatakan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya tata kelola menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diperlukan kolaborasi agar anggaran tepat sasaran dan tujuan dapat tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
