Ahad 12 Jun 2022 15:31 WIB

Waketum PKB Ajak Nasdem dan Demokrat Gabung Koalisi

Wacana Koalisi Semut Merah bersama PKS belum memenuhi presidential threshold.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa ihwal koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih sangat cair dan terbuka.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa ihwal koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih sangat cair dan terbuka.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa ihwal koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih sangat cair dan terbuka. Ia pun mengajak partai lain, termasuk bagi Partai Nasdem dan Partai Demokrat, untuk bergabung dalam porosnya.

"Nasdem, Demokrat bisa, masih cair semua. PAN juga bisa kok," ujar Jazilul di Alun-Alun Kota Tangerang, Tangerang, Ahad (12/6/2022).

Baca Juga

Ia mengamini, Koalisi Semut Merah yang diwacanakan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Namun, PKB yakin bahwa wacana tersebut menjadi magnet bagi partai politik lain dan masyarakat.

"Itu (Koalisi Semut Merah) magnet baru, saya yakin terjadi jika dukungan masyarakat semakin kuat dan ingin yang baru makin kuat," ujar Jazilul.

Partai Demokrat telah menanggapi ajakan bergabung ke dalam koalisi yang dibentuk PKB dan PKS. Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya masih terus menjalin silaturahmi dan komunikasi politik dengan semua pihak. 

Ia menambahkan, pendaftaran capres-cawapres masih di penghujung 2023. Karena itu, ia menilai masih banyak waktu buat Partai Demokrat untuk terus menjajaki berbagai kemungkinan. 

Menurutnya, pembentukan koalisi merupakan suatu keharusan karena adanya persyaratan ambang batas presiden 20 persen untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara parpol parlemen yang sudah memenuhi syarat mencalonkan presiden hanya satu partai, sehingga delapan parpol lain harus membentuk koalisi. 

"Karena itu, setiap upaya untuk membangun koalisi, tentu harus didorong dan didukung. Untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik," ujar Herzaky. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement