REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan memberangkatkan transmigran sebanyak delapan kepala keluarga (KK) 2022 ini. Delapan KK tersebut diberangkatkan pertengahan Juli dan Oktober 2022 nanti.
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Erna Nur Setyaningsih mengatakan, delapan KK tersebut merupakan warga di lima kecamatan.
Mulai dari Kecamatan Ngampilan, Tegalrejo, dan Jetis yang masing-masingnya memberangkatkan dua KK. Selain itu dari Kecamatan Umbulharjo dan Gedongtengen yang memberangkatkan satu KK.
Tujuan penempatan transmigran sendiri, katanya, yakni di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Menurut Erna, jumlah KK yang mengikuti program transmigrasi tahun ini lebih besar dari tahun lalu.
Pada 2021, Pemkot Yogyakarta hanya memberangkatkan lima KK. Di 2021, peserta yang mengikuti program transmigrasi diberangkatkan pada Desember.
Lebih banyaknya KK yang diberangkatkan tahun ini menunjukkan minat masyarakat untuk transmigrasi relatif baik. Pasalnya, kata Erna, kuota yang disediakan pemerintah pusat khususnya untuk Kota Yogyakarta selalu terpenuhi.
Program transmigrasi diawali dengan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Transmigrasi kepada warga. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi tentang adanya program transmigrasi yang diadakan.
“KIE Transmigrasi ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup di lokasi penempatan transmigrasi," kata Erna, belum lama ini.
Dalam kegiatan KIE, juga disampaikan persyaratan calon transmigran, hak-hak transmigran, kewajiban transmigran, dan larangan transmigran. Adapun peserta KIE transmigrasi dari tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RW, RT, PKK, dan warga.
"Dinsosnakertrans juga memberi beberapa pembekalan kepada calon transmigran yang terpilih," ujar Erna.
Pembekalan yang diberikan didominasi dengan bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu, calon transmigran juga diberikan pelatihan mengenai pengelolaan hasil panen. "Harapannya agar di sana mereka dapat memaksimalkan fasilitas yang telah disediakan," jelasnya.
Setelah transmigran ini nantinya diberangkatkan, pihaknya akan tetap melakukan monitoring. Idealnya, kata Erna, dilakukan kunjungan sekali satu tahun ke lokasi transmigrasi.
"Namun (kunjungan) tergantung dari anggaran, minimal kami tetap melakukan monitoring jarak jauh dengan berkomunikasi secara rutin dengan mereka. Sehingga, walaupun tidak bisa bertemu langsung tetap bisa mengetahui perkembangan dan hal-hal yang mereka alami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
