Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

Kementerian BUMN Ajukan PMN Tambahan 2023 Sebesar Rp 73,26 triliun

Selasa 07 Jun 2022 19:27 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN pada 2023. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN nontunai Rp 3,44 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN pada 2023. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN nontunai Rp 3,44 triliun.

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Usulan tambahan PMN tersebar BUMN akan diterima PLN dan Hutama Karya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN pada 2023. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN nontunai Rp 3,44 triliun.

"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ucap pria yang akrab disapa Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).

Tiko memaparkan, rincian usulan PMN tunai meliputi PLN sebesar Rp 10 triliun, Defend ID sebesar Rp 3 triliun, ID Food sebesar Rp 2 triliun, Hutama Karya sebesar Rp 30,56 triliun, holding pariwisata atau InJourney sebesar Rp 9,5 triliun, IFG sebesar Rp 6 triliun, KAI sebesar Rp 4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp 3 triliun, Damri sebesar Rp 0,87 triliun, dan Airnav sebesar Rp 0,79 triliun. Sementara, PMN nontunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp 0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp 2,609 triliun.

"PMN nontunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN nontunai merupakan

Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," lanjutnya.

Tiko menyampaikan usulan tambahan PMN sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN, seperti PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT, IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.

"PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021," sambung dia.

Tiko menyampaikan, PMN juga dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.

"Terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," ungkap Tiko.

Tiko menyampaikan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.

"Angka PMN Rp 30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp 36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap Tiko.

Selain untuk penugasan, Tiko mengatakan, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN, seperti pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.

"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," kata Tiko menambahkan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA