REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan salah satu rekomendasi dari disertasinya mengenai teori geopolitik Soekarno adalah rekomendasi pentingnya kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Tata Ruang Geopolitik Nusantara, yang memuat koridor strategis pertahanan dan ketahanan nasional.
Soal koridor strategis pertahanan ini, cara pandang geopolitik Soekarno memberi penekanan pada penguatan kekuatan udara, laut, maupun darat Indonesia, dengan segala sumber daya yang ada. Ihwal ini menjadi penting karena hampir dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah maritim, secara geografis diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Ada kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memberi perhatian besar pada wilayah maritim.
Dalam beberapa kali diskusi intens dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Hasto sering mengungkapkan wawasan maritim yang luas dari Trenggono yang dikenalnya memiliki multitalenta dan membangun paradigma maritim sebagai jalan kemakmuran masa depan.
“Mas Treng sangat concern tentang ekosistim maritim. Kemampuan teknokratiknya yang tinggi, senafas dengan pemikiran geopolitik Bung Karno," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Selasa (7/6/2022).
" Apa yang dilakukan oleh Mas Trenggono untuk mengedepankan ekologi, dengan mendorong penanaman mangrove di garis pantai Indonesia misalnya, merupakan pendekatan ekologis yang terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Hasto.
Dalam disertasinya, Hasto menyatakan bahwa ekologi merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan sumber daya alam. “Seandainya bangsa Indonesia mampu terdepan di dalam menguasai teknologi maritim, dan pada saat bersamaan menempatkan visi keunggulan Indonesia di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dengan mengedepankan aspek ekologi, maka sumber daya laut benar-benar menjadi jalan kemakmuran Indonesia. Dalam perspektif maritim, hal tersebut bisa menjadi instrument of national power," kata dia.
Atas dasar pemikiran tersebut, Hasto akan lebih intens berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, agar berbagai konsepsi koridor strategis, baik dalam perspektif pertahanan maupun kedaulatan ekonomi sebagaimana digagas Bung Karno, dapat menjadi landasan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, diyakini akan semakin berdaya bagi jalan kemakmuran Indonesia,” ungkapnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
