REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kenaikan tarif Candi Borobudur yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) atau TWC memerlukan sinkronisasi antarkementerian dan pihak terkait yang lain.
"Kami sebagai kementerian korporasi, bukan kementerian yang mengambil kebijakan, kita harus sinkronisasi, karena kadang-kadang tentu kebijakan yang dilakukan tentu oleh kementerian lain kan kadang-kadang kita juga baru mengetahui," ujar Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).
Erick sepakat dengan arahan Komisi VI DPR yang menyesuaikan harga tiket masuk dengan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. Kata Erick, Kementerian BUMN berkomitmen menjaga keseimbangan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Erick menilai BUMN selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Erick juga memahami keluhan masyarakat atas kenaikan tarif Candi Borobudur yang dianggap memberatkan masyarakat.
"Kalau turis internasional ya enggak apa-apa dimahalin, cuma kemarin untuk pelajar kan Rp 5 ribu masih, tidak ada kenaikan. (Untuk yang lokal Rp 750 ribu) nah itu yang saya minta tolong sinkronisasi," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
