Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

Penyaluran KUR Sektor Produktif di NTT Diminta Ditingkatkan

Selasa 07 Jun 2022 06:25 WIB

Rep: ANTARA/ Red: Fuji Pratiwi

Seorang bocah berjalan di pesisir pantai yang dipenuhi oleh budidaya rumput laut di Desa Huihelot, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (16/8/2021). Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan mendorong perbankan di provinsi itu agar meningkatkan penyaluran Kredit Usah Rakyat (KUR) bagi sektor-sektor produktif.

Seorang bocah berjalan di pesisir pantai yang dipenuhi oleh budidaya rumput laut di Desa Huihelot, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT, Senin (16/8/2021). Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan mendorong perbankan di provinsi itu agar meningkatkan penyaluran Kredit Usah Rakyat (KUR) bagi sektor-sektor produktif.

Foto: Antara/Kornelis Kaha
KUR itu agar dapat menjadi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan mendorong perbankan di provinsi itu agar meningkatkan penyaluran Kredit Usah Rakyat (KUR) bagi sektor-sektor produktif untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Penyaluran KUR di NTT perlu ditingkatkan untuk sektor produktif agar menjadi daya dorong yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin (6/6/2022).

Baca Juga

DJPb NTT mencatat, penyaluran KUR di NTT hingga April 2022 sebesar Rp 1,36 triliun untuk 37.463 debitur. Berdasarkan sektor, kata dia, penyaluran terbesar didominasi untuk sektor pedagang besar dan eceran yaitu sebesar 55,9 persen.

Menurut Catur, kondisi ini bukan yang ideal karena distribusi sektor nonproduksi di atas 40 persen. "Seharusnya perbandingan sektor produktif dan nonproduktif 60:40," kata dia.

Catur mendorong agar lembaga perbankan di NTT meningkatkan penyaluran KUR untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan sebagainya agar bisa memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perbankan, kata dia memang juga tetap menjaga rasio Non Performing Loan (NPL) namun perlu adanya koordinasi bersama berbagai pihak terkait termasuk pemerintah daerah untuk mencari jalan terbaik.

"Upaya pemerintah daerah juga sangat krusial dengan mencari calon debitur yang akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan KUR," kata Catur. Peran dari pemerintah dalam menjamin kualitas calon debitur, kata dia akan meringankan tugas perbankan termasuk dalam melakukan analisis dari kemampuan masyarakat.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA