REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekuitf FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA menyarankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi oleh Golkar, PAN, dan PPP membuka penjaringan Capres atau Konvensi apapun istilahnya sebagai keputusan bersama. Langkah itu, untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung KIB pada Pemilu 2024.
"Penjaringan Capres dapat memberi ruang kepada figur internal partai koalisi seperti Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Soharso Monoarfah (Ketua Umum PPP) maupun figur eksternal," ucap Anas melalui keterangan tertulis pada Senin, (6/6/2022).
Anas menjabarkan, jika Koalisi ini lebih menghendaki kekuatan partai, secara otomatis Ketua Umum Partai Golkar adalah capresnya karena memiliki suara tertinggi di koalisi. Sebaliknya, Anas menyarankan, calon pasangan yang akan diusung dalam Pemilu 2024, baiknya berdasarkan pertimbangan kekuatan figur bukan kekuatan partai.
"Jika Komitmennya Indonesia bersatu, maka harus menghadirkan tokoh yang bisa mempersatukan elemen bangsa sehingga perlu memberi ruang kepada tokoh independen seperti Andika Perkasa (Panglima TNI), LaNyalla Mattalitii (Ketua DPD RI), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Erick Thohir (Menteri BUMN), hingga Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), di mana tokoh ini telah mendapat dukungan masyarakat untuk maju pada pemilihan presiden mendatang, dengan dasar geliat deklarasi dukungan Capres 2024 yang menghiasi media belakangan ini," jelasnya.
Ia menyatakan, penjaringan Capres KIB harus dibangun atas komitmen mempersatukan rakyat bukan mempersatukan segelintir elit. Jika persatuan hanya terjadi di kalangan elit, Anas menilai, kemungkinan besar di tingkat akar rumput akan terjadi pembelahan, seringkali kharisma elit tidak berpengaruh secara efektif ke level akar rumput.
Anas pun menyarankan, KIB menyepakati kriteria figur capres-cawapres dalam penjaringan "Para tokoh KIB perlu merumuskan kriteria figur misalnya, memiliki pengalaman memimpin institusi pemerintahan dilevel nasional, memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin yang diharapkan, juga mencermati situasi kebangsaan terkini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya," jelasnya.
Selain itu, Anas meminta, KIB melakukan uji publik secara internal partai dan eksternal. Pada tahapan ini, Anas mengatakan, semua kandidat yang ikut penjaringan harus diuji gagasan dan rekam jejaknya.
"Dalam proses uji ini, KIB mesti melibatkan berbagai elemen mulai struktur pengurus partai ditingkat pusat hingga ke daerah, akademisi, tokoh masyarakat agar pembobotan capres lebih elegan, berkualitas, dan mumpuni memenangkan Pilpres 2024," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
