REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016-2020 ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini diduga kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun.
Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum kasus korupsi yang terjadi di BUMN. Langkah penegakan hukum yang dilakukan Menteri Erick dinilai Wawan sebagai salah satu wujud menjadikan perusahaan pelat merah itu menjadi badan usaha yang bersih dan semakin akuntabel.
"Pembersiahan BUMN yang dilakukan Menteri Erick merupakan upaya yang konsisten dilakukan untuk menjadikan perusahaan milik Negara tersebut menjadi bersih dan semakin akuntabel. Sehingga kehadiran BUMN dapat memberikan manfaatan bagi negara dan masyarakat," ujar Wawan.
Wawan mengakui, untuk membersihkan BUMN dan menjadikannya semakin akuntabel bukan perkara yang mudah. Sebab permasalahan di BUMN sudah terjadi cukup lama. Meski memiliki tantangan yang berat dalam membersihkannya, namun menjadikan BUMN lebih akuntabel harus terus dilakukan Menteri Erick.
"Apa yang telah dilakukan Menteri Erick dalam membersihkan BUMN dan menjadikannya semakin akuntabel saat ini bukanlah suatu jargon atau simbul semata. Namun apa yang dilakukan Menteri Erick merupakan langkah kongkrit. Menteri Erick sudah memberikan contoh good corporate governance di BUMN. Sudah banyak perusahaan BUMN yang dibersihkan oleh Menteri Erick. Bahkan beberapa kasus korupsi di BUMN yang sudah masuk ke persidangan," kata Wawan.
Karena pembersihan di BUMN merupakan langkah strategis, Wawan berharap Menteri Erick dapat terus melakukan pembersihan ini secara konsisten dan terus menerus. Tanpa tebang pilih dan tanpa pandang bulu. Jika semangat pembersihan BUMN ini tebang pilih, ia memastikan tujuan utama menjadikan perusahaan milik Negara menjadi lebih akuntabel niscaya tak akan dapat terwujud.
Wawan berharap pembersihan yang dilakukan Menteri Erick di BUMN ini bisa menjadi salah satu pondasi kebijakan penguatan BUMN di masa mendatang. Dengan pembersihan secara sistimatik dan konsisten, menunjukan Menteri Erick memiliki misi yang besar untuk menjadikan BUMN lebih sehat dan akuntabel.
"Jika ingin melakukan perombakan yang bersifat fundamental dan menjadikan BUMN lebih akuntabel, Menteri Erick harus terus melakukan pembersihan ini secara sistematis dan terus menerus. Pembersihan yang dilakukan Menteri Erick ini akan berdampak jangka panjang. Jika tidak dilakukan maka momentum perbaikan BUMN akan lewat," ungkap Wawan.
Agar korupsi dapat dihindari di masa mendatang, Wawan meminta agar Menteri Erick dapat segera membuat sistim pengawasan yang lebih ketat di BUMN. Menteri Erick bisa mengambil contoh sistim pengawasan di BUMN yang telah baik dalam menjalankan good corporate governance. Beberapa BUMN telah menjalankan menjalankan good corporate governance dengan baik adalah bank yang tergabung dalam Himbara dan Telkom.
Dengan membuat sistim dan mengambil beberapa contoh, dia berharap dapat memotifasi BUMN lainnya yang belum menerapkan good corporate governance. Selain itu di internal perusahaan BUMN juga ada penguatan aspek akuntabilitas dan kontrol. Baik kontrol dari internal perusahaan maupun masyarakat yang terkait dengan capaian dan misi yang dibawa BUMN.
"Benchmark BUMN yang telah menjalankan good corporate governance itu sangat penting agar dapat menunjukan contoh kongkrit BUMN yang sehat. Menteri Erick juga harus memiliki target berapa banyak BUMN yang harus naik kelas seperti Telkom dan bank Himbara," ujarnya.
"Mungkin Menteri Erick dapat memulai benchmark dan membuat sistim pengawasan dari BUMN yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat. Dengan perusahaan yang sehat dan akuntabel, diharapkan BUMN dapat menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
