REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Sudin mendorong Kementan untuk melaporkan kepada pemerintah bahwa status wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) perlu ditingkat menjadi bencana nasional agar pengadaan vaksin PMK pun dapat dioptimalkan.
Menurut Sudin, dalam rapat kerja Komisi IV bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI, status wabah PMK yang belum ditingkatkan menjadi bencana nasional membuat persediaan vaksin dari Kementan terbatas pada jumlah 1 juta, padahal ada sekitar 18 juta populasi sapi yang perlu divaksinasi.
"Satu juta vaksin cukup buat apa? Se-Jawa Timur saja tidak cukup. Sudahlah, kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," ucap Sudin, Kamis (2/6/2022).
Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Nasrullah menyampaikan pihaknya menyediakan 1 juta vaksin PMK.
"Untuk sementara, kami menyediakan 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan," kata Nasrullah.
Nasrullah pun mengatakan Kementan akan membeli 3 juta vaksin dari Prancis. Akan tetapi, menurut Sudin, belum ada kesepakatan di antara Pemerintah Prancis dan Kementan mengenai pembelian vaksin tersebut.
"Kamu jangan bohongi saya. Prancis belum ada deal (kesepakatan) dengan you (kamu) untuk pembelian 3 juta vaksin. Sekarang jujur saja, kalau memang ini tidak bisa dibeli di Prancis, di Malaysia ada tidak? Ada. Di Vietnam ada tidak? ada. Australia pun siap membantu. Gitu loh maksud saya," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Di samping itu, Sudin juga meminta agar ke depannya pengadaan vaksin PMK tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi karena selain Kementan RI, saat ini, PT Biofarma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.
"Anda kalah dengan Biofarma. Biofarma sudah berangkat ke Brazil. Sebelum anda berangkat, dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai vaksin PMK ini jadi komersial. Saya tidak mau. Kasihan rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Sudin mengkritisi upaya Kementan yang belajar menangani PMK ke Brazil. Sudin menilai upaya tersebut sia-sia karena Pemerintah Brazil, sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.
Menurutnya, Kementan lebih baik belajar menangani PMK pada Pemerintah Australia yang telah bebas dari wabah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
