REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Denmark akan bergabung dengan kebijakan pertahanan Uni Eropa (UE) setelah referendum pada Rabu (1/6/2022). Hasil akhir ini menandakan pergeseran terbaru di antara negara-negara Nordik untuk memperdalam hubungan pertahanan dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.
"Kami telah mengirim sinyal ke sekutu kami di NATO, di Eropa. Kami telah mengirim sinyal yang jelas kepada (Presiden Rusia Vladimir) Putin," kata Perdana Menteri Mette Frederiksen setelah sebagian besar suara telah dihitung pada Rabu malam.
Denmark adalah satu-satunya anggota UE yang bukan bagian dari kebijakan pertahanan dan keamanan blok tersebut. Referendum menandai pertama kalinya pemerintah berhasil menghapuskan salah satu dari beberapa pengecualian yang dijamin dalam referendum 1993 tentang Perjanjian Maastricht.
Hasil akhir menunjukkan hampir 67 persen pemilih mendukung penghapusan opt-out dari Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) UE. Keputusan itu merupakan acara dukungan terbesar yang tercatat dalam referendum tentang masalah UE di Denmark. Sedangkan sekitar 33 persen pemilih yang disurvei menentang.
"Ketika Putin menyerang negara yang bebas dan merdeka, ketika Putin mengancam perdamaian dan stabilitas, kita semua bergerak lebih dekat," kata Frederiksen.
Pemungutan suara untuk menghapus opt-out adalah kemenangan bagi kelompok yang mendukung kerjasama UE yang lebih besar. Sementara kelompok yang menentang berpendapat, bahwa pakta pertahanan UE kaku oleh birokrasi dan bahwa partisipasi Denmark dalam operasi militer UE akan terlalu mahal.
Keputusan ini menjadi rangkaian perubahan kebijakan bersejarah, sebelumnya Swedia dan Finlandia memutuskan untuk mengajukan keanggotaan NATO. Sementara Denmark dan Jerman telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan secara tajam.
Denmark adalah anggota pendiri NATO, tetapi kekuatan militer terbesar aliansi itu, Amerika Serikat, telah mengisyaratkan sekutu Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanan mereka sendiri. "Amerika Serikat telah mengatakannya dengan sangat jelas. Saya pikir masuk akal untuk menjadi bagian dari kerja sama itu daripada terus-menerus berharap AS datang," kata pemimpin Partai Rakyat Konservatif Soren Pape Poulsen.
Dalam CSDP, Denmark akan dapat mengambil bagian dalam operasi militer bersama, seperti yang terjadi di Somalia, Mali, dan Bosnia dan Herzegovina. Kerja sama ini dilakukan dalam perolehan kemampuan militer bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
