Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Wapres Minta Pembentukan Komite Ekonomi Syariah di Seluruh Provinsi

Senin 30 May 2022 14:24 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat  usai rapat pleno kedua KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, pada Senin (30/5/2022). Pemerintah ingin membangun rencana induk kelembagaan ekonomi syariah yang lebih lengkap dari pusat hingga daerah.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat usai rapat pleno kedua KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, pada Senin (30/5/2022). Pemerintah ingin membangun rencana induk kelembagaan ekonomi syariah yang lebih lengkap dari pusat hingga daerah.

Foto: Republika/Fauziah Mursid
Komite ekonomi syariah daerah perlu untuk jadikan Indonesia produsen halal dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkapkan rencana pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, pemerintah ingin membangun rencana induk kelembagaan ekonomi syariah yang lebih lengkap dari pusat hingga daerah.

"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," ujar Wapres saat konferensi pers usai memimpin rapat pleno KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan pada Senin (30/5/2022).

Baca Juga

Wapres mengatakan, saat ini Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) baru di beberapa provinsi seperti di Sumatra Barat dan Riau.

"Yang sudah ada sekarang, itu adalah di Sumatra Barat dan akan tadi juga Riau, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan akan terus dikembangkan," ujarnya.

Ia menilai langkah ini diperlukan untuk mempercepat upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Wapres menilai, perlunya terobosan dan percepatan mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal dua tahun.

Karena itu, ia menegaskan agenda utama Rapat Pleno KNEKS yang kedua ini adalah upaya percepatan pembangunan ekosistem halal Indonesia.

"Kemudian koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga yang hadir, hampir lengkap semuanya dan menyampaikan program-programnya yang sekarang sedang disiapkan untuk disatukan untuk dijahit oleh komisi eksekutif ekonomi syariah," ujarnya.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA