REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sebab, kata dia, penyelenggaraan pemilu bersifat politis.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Presiden pun mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Seperti terkait pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Hasyim mengatakan, Presiden pun mendukung penuh penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 sesuai yang dijadwalkan. Yakni pemungutan suara untuk pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya,” katanya usai bertemu Presiden bersama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari siaran pers Istana, Senin (30/5/2022).
Dalam pertemuan tersebut, KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.
“Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Hasyim.
Selain itu, Hasyim mengatakan, Jokowi juga akan memerintahkan sejumlah menteri terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. Di antaranya yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan,” kata Hasyim.
Jokowi juga meminta seluruh jajaran KPU baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Terkait kampanye, Presiden dan KPU sama-sama berpandangan agar penyelenggaraan kampanye selama pemilu dipersingkat sehingga lebih efisien dan tak menimbulkan permasalahan di masyarakat yang berkepanjangan. Menurut Hasyim, kampanye akan diselenggarakan selama 90 hari.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” ungkap Hasyim.
Jokowi pun akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jokowi juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.
“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
