REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Dalam beberapa tahun kedepan, Pemerintah Australia akan melakukan peremajaan kendaraan dinas perdana menteri. Hal ini pun menimbulkan spekulasi bahwa Perdana Menteri Australia nantinya akan menggunakan mobil listrik atau electric vehicle (EV) sebagai kendaraan dinas.
Tapi, rupanya terdapat sejumlah hal yang membuat rencana itu tak akan diwujudkan dalam waktu dekat. Dikutip dari Drive pada Rabu (25/5.2022), hal ini terjadi karena Pemerintah Australia memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri dalam memilih kendaraan dinas untuk petinggi negara.
Salah satu pertimbanganya adalah soal keamanan. Mengingat, mobil dinas perdana menteri harus dibekali dengan sejumlah fitur keamanan sehingga mobil itu bisa hadir sebagai kendaraan antri peluru dan mampu memberikan perlindungan jika tiba-tiba terjadi serangan.
Sejumlah fitur keamanan itu pun otomatis membuat bobot mobil armoured versions jadi bertambah dengan signifikan. Oleh karena itu, EV dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan kendaraan Perdana Menteri Australia.
Di satu sisi, saat ini juga belum ada pabrikan otomotif yang menghadirkan kendaraan spesial untuk petinggi negara yang dikemas dalam format kendaraan listrik.
Artinya, jika Pemerintah Australia memaksakan untuk menggunakan EV sebagai kendaraan dinas petinggi negara, maka hal itu diwujudkan lewat modifikasi EV reguler jadi EV dengan fitur keamanan lengkap.
Namun, Pemerintah Australia menganggap mobil hasil modifikasi dan mobil yang dibuat oleh pabrikan memiliki standar keamanan yang berbeda. Alhasil, Pemerintah Australia tak menjadikan mobil modifikasi sebagai opsi.
Beragam hal itulah yang membuat Pemerintah Australia belum bisa memilih EV sebagai kendaraan dinas petinggi negara. Penggunaan EV untuk petinggi negara masih harus menunggu para pabrikan kendaraan premium memulai produksi EV armoured versions.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
