REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia akan memulai proyek percontohan menggunakan rubel "digital" dengan pelanggan nyata dan transaksi nyata mulai April 2023. Hal tersebut disampaikan bank sentralnya pada Rabu (25/5/2022), dan menambahkan bahwa proyek tersebut akan berjalan lebih cepat dari jadwal awal.
Dengan sanksi Barat yang memutus Rusia dari sebagian besar sistem keuangan global, Moskow mencari cara alternatif untuk melakukan pembayaran penting baik di dalam maupun di luar negeri. Pada April, Moskow berencana untuk memiliki rubel "digital" yang mampu melakukan pembayaran internasional pada tahun depan.
Mata uang digital resmi memang tengah berkembang di sejumlah negara. Ini dibuat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan mata uang kripto.
China saat ini sedang menguji coba mata uang digitalnya, dan Bank Sentral Eropa (ECB) juga segera melakukan penelitian terkait uang digital.
The Fed menyatakan membuat versi digital resmi dolar AS dapat membantu memastikan stabilitas sistem keuangan. Pasalnya, aset kripto dan mata uang digital yang dikembangkan oleh negara lain menjadi semakin populer.
"Saat kami menilai sistem keuangan digital masa depan, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan bagaimana mempertahankan akses publik yang siap untuk uang bank sentral yang aman, mungkin melalui analog digital dari penerbitan mata uang fisik Federal Reserve," kata Wakil Ketua Federal Reserve Lael Brainard.
Pembuat kebijakan Fed tetap terpecah tentang perlunya mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC). Mereka baru saja menyelesaikan periode konsultasi publik tiga bulan untuk meminta umpan balik tentang gagasan tersebut. The Fed juga telah mengindikasikan tidak akan meluncurkannya tanpa dukungan yang jelas dari Gedung Putih dan anggota parlemen.
Risiko mata uang kripto dan stablecoin yang diatur secara longgar, yang nilainya meledak selama pandemi COVID-19, telah menjadi fokus tajam dengan pasar kripto merosot tajam bulan ini setelah jatuhnya terraUSD "stablecoin" utama. Mata uang kripto terkemuka bitcoin telah turun lebih dari 50 persen sejak November.
"Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya pagar pembatas peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan konsumen dan investor, melindungi stabilitas keuangan, dan memastikan tingkat persaingan dan inovasi di seluruh sistem keuangan," kata Brainard.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
