REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PANJANG -- Pemerintah Kota Padang Panjang berharap angka stunting dapat ditekan menjadi 16 persen pada tahun 2023 dan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sekretaris Bappeda Padang Panjang, Argus Sa'adah mengatakan, seluruh jajaran Pemkot Padang Panjang harus bekerja sama supaya target tersebut tercapai.

"Semakin cepat ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penentuan fokus penurunan stunting, maka akan semakin cepat dan efisien usaha kita dalam menurunkan angka stunting di Kota Padang Panjang," kata Argus Sa'adah, Rabu (25/5/2022).

Argus menyebut, ada 8 Aksi Integrasi yang perlu segera disinergikan, agar langkah-langkah penurunan stunting bisa efektif dan efisien. Delapan aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi tersebut antara lain analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perwako Kewenangan Kelurahan, pembinaan kader pembangunan masyarakat, manajemen data, pengukuran, dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, jajaran Bappeda dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang Panjang bergerak cepat untuk penetapan lokasi fokus penurunan stunting tahun 2022 ini.

Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi. Data angka stunting Kota Padang Panjang menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 20 persen.

Kepala Dinkes Padang Panjang, Faizah mengajak seluruh stakeholder terkait untuk saling mendukung dalam usaha penurunan angka stunting sesuai peran masing-masing. "Kita optimis angka stunting di Kota Padang Panjang bisa kita turunkan hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang," ujar Faizah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika