Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Jokowi Minta Alokasi APBN dan APBD tidak Dibelanjakan Barang Impor

Rabu 25 May 2022 08:56 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Ilham Tirta

Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi.

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden mengingatkan para menterinya tidak main-main dengan arahannya tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya menggenjot belanja produk dalam negeri, melalui Program Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Hal ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Presiden Jokowi Widodo meminta semuanya harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus untuk belanja produk lokal. “Seperti yang disampaikan di Bali, karena APBN dan ABPD uang rakyat, jangan kita belikan barang impor. Keliru besar kalau kita lakukan hal itu,” ujar Jokowi saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa (24/5/2022).

Baca Juga

Presiden pun mengingatkan para menterinya tidak main-main dengan arahannya tersebut. Sebab, ia akan selalu mengikuti pertemuan Aksi Afirmasi BBI yang diselenggarakan setiap dua bulan. Presiden juga akan selalu meminta evaluasi kemajuan program tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khususnya pejabat eselon satu dan dua yang merupakan penentu utama kebijakan dalam melakukan belanja barang atau jasa produk dalam negeri. “Sekali lagi APBN jangan untuk beli barang-barang impor. Dan yang hadir di sini, terutama eselon satu eselon dua, Sekda (sekretaris daerah) adalah pengambil kebijakan. Pengambil keputusan, pelaksana kebijakan besarnya itu ada di Menteri dan Wali Kota. Tapi pelaksanaanya di bapak/ibu semuanya, sehingga kita undang biar kita miliki pemikiran yang sama,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta gubernur, wali kota, dan sekda segera memasukkan produk lokal unggulan daerah masing-masing ke dalam e- katalog lokal. Sebab, dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia, hanya 46 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog, walaupun persyaratannya sudah dipermudah, dari sebelumnya ada delapan langkah menjadi dua langkah.

“Padahal untuk membangun e-katalog lokal syaratnya tidak seperti dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simple, gampang sekali. Sekali lagi saya minta kepala daerah, sekda segera dilakukan produk-produk lokal, produk unggulan daerah masuk ke e-katalog lokal,” kata dia.

Maka itu, diperlukan adanya dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga asosiasi pengusaha lainnya untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM lokal lebih kreatif serta inovatif. Sehingga, produk yang ditawarkan memiliki desain yang unik, serta memiliki kualitas produk yang baik.

“Barang-barang lokal harus bisa masuk ke dalam e-katalog lokal. Semuanya harus bisa. Semuanya akan berputar. Kalau permintaan banyak, akan menambah lapangan kerja, dan akhirnya membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” lanjutnya.

Presiden menekankan agar produk-produk lokal yang dihasilkan semakin menarik minat konsumen, khususnya K/L dan Pemda, dan mampu bersaing dengan produk impor sejenis. Adapun tujuan besarnya mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

“Sehingga nanti semakin banyak produk lokal, produk unggulan daerah semuanya masuk ke e-katalog dan itu akan mentrigger ekonomi daerah dan itu saya pastikan akan membuka lapangan kerja di daerah tanpa kita sadari,” tukasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA