REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani berpendapat, kinerja pemerintah menyumbang penilaian warga terhadap kinerja demokrasi. Mengutip data Freedom House dan data survei nasional SMRC, Saiful mengatakan, demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan.
"Lalu, yang penting diketahui adalah mengapa penilaian demokrasi di Indonesia menurun? Apa variabel yang berhubungan langsung dengan penurunan tersebut?" kata Saiful dalam Program Bedah Politik bersama Saiful Mujani Episode "Kinerja Pemerintah Menentukan Kinerja Demokrasi?" yang tayang di kanal YouTube SMRC TV, Selasa (24/5/2022).
Menurut dia, ada beberapa penjelasan yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang penurunan ini, salah satunya adalah kinerja pemerintah. Dia menyebutkankalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun sehingga berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri.
"Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk. Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak," papar Saiful dalam siaran persnya.
Ada banyak dimensi untuk menilai kinerja pemerintah, tetapi hal yang cukup sederhana dan merangkum kompleksitas variabel itu adalah penilaian terhadap kinerja presiden. "Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas," kata Saiful.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009 dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presidenakan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi. "Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi. Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri," kata guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.
Kalau pemerintah buruk kinerjanya, kata dia, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi. Dia menambahkan, banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, seperti soal pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
"Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah meyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan memengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden," ucapnya.
Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful, banyak aspek lain yang harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. Di mencontohkan, bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lainnya. Itu menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi.
Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, kata dia, adalah kondisi ekonomi. "Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, maka kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali. Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi," kata Saiful.
Dia menambahkan, korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi di negara-negara Eropa Barat. "Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat erat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi," tutup Saiful.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
