Thursday, 8 Zulhijjah 1443 / 07 July 2022

Biden: Kebijakan AS Terhadap Taiwan tidak Berubah

Rabu 25 May 2022 02:45 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha

Presiden Joe Biden berbicara selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 23 Mei 2022, di Tokyo.

Presiden Joe Biden berbicara selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 23 Mei 2022, di Tokyo.

Foto: AP/Evan Vucci
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Selasa (24/5/2022) mengatakan, tidak ada perubahan pada kebijakan "ambiguitas strategis" Washington terhadap Taiwan. Hal ini diungkapkan sehari setelah Biden mengatakan bahwa, AS akan mengerahkan kekuatan militer jika Taiwan diserang.

Isu Taiwan membayangi pertemuan para pemimpin kelompok Quad yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India, di Tokyo. Para pemimpin negara kelompok Quad menekankan tekad mereka untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Terutama dalam menghadapi China yang semakin tegas. 

Baca Juga

Komentar Biden terkait Taiwan, yang tidak masuk dalam topik agenda resmi pada pertemuan Quad, menjadi fokus perhatian banyak delegasi dan media. Berdasarkan undang-undang, Washington wajib menyediakan alat pertahanan bagi Taiwan. Ketika Biden, ditanya apakah ada perubahan kebijakan AS terkait Taiwan, dia menjawab: "Tidak."

"Kebijakan tidak berubah sama sekali. Saya menyatakan itu ketika saya membuat pernyataan saya kemarin," ujar Biden.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah. Sementara Taiwan yang telah memiliki sistem pemerintahan demokratis mengatakan, nasib Taiwan berada di tangan penduduknya. China mengatakan, persoalan Taiwan adalah yang paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Washington.

Sebelumnya Biden mengatakan, AS sepakat dengan kebijakan satu China. Namun mengambil paksa wilayah Taiwan untuk menjadi kedaulatan dengan China adalah tindakan yang tidak adil.

"Kami setuju dengan kebijakan satu China. Kami telah menandatanganinya dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana. Tetapi gagasan bahwa, itu dapat diambil dengan paksa, ini tidak adil dan tidak sesuai," ujar Biden.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Selasa mengatakan, prinsip satu-China tidak dapat digoyahkan. Tidak ada kekuatan di dunia, termasuk Amerika Serikat, yang dapat menghentikan China untuk mencapai "penyatuan kembali sepenuhnya".

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, tidak ada perubahan kebijakan terhadap Taiwan. Sementara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Amerika Serikat seharusnya tidak membela kemerdekaan Taiwan.

Biden membuat komentar serupa tentang dukungan AS terhadap Taiwan pada Oktober lalum Pada saat itu, juru bicara Gedung Putih mengatakan Biden tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan AS dan seorang analis menyebut komentar itu sebagai "kesalahan". Pensiunan kolonel Korps Marinir AS yang sekarang menjadi peneliti di Japan Forum for Strategic Studies, Grant Newsham, mengatakan, pernyataan Biden harus ditanggapi dengan serius.

"Pernyataan ini layak ditanggapi dengan serius. Ini adalah pernyataan yang cukup jelas bahwa AS tidak akan duduk diam jika China menyerang Taiwan," ujar Newsham.

Dalam undang-undang, Washington dapat memberikan sarana kepada Taiwan untuk membela diri. Ini menjadi  kebijakan "ambiguitas strategis" tentang campur tangan AS secara militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.

Pensiunan laksamana Angkatan Bela Diri Maritim dan mantan komandan armada, Yoji Koda, mengatakan, peran Jepang dalam konflik apa pun atas Taiwan adalah untuk memungkinkan operasi AS dan membantu Amerika Serikat mempertahankan asetnya. "Peran Jepang dalam hal itu akan sangat besar. Jepang adalah pendukung dari  keamanan itu," katanya. 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA