REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, seluruh negara di dunia saat ini masih menghadapi situasi tak mudah karena ketidakpastian global yang hampir setiap hari selalu berubah-ubah. Kondisi ini disebabkan baik akibat pandemi Covid-19 dan juga krisis karena perang di Ukraina dan Rusia.
Ia mengatakan, masalah energi dan pangan menjadi persoalan besar di seluruh negara, termasuk Indonesia. Jokowi pun kemudian membandingkan kenaikan sektor energi di Indonesia dengan beberapa negara lainnya.
Di Singapura, harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini telah mencapai Rp 32 ribu, di Jerman mencapai Rp 31 ribu, dan di Thailand mencapai Rp 20 ribu. Sedangkan di Indonesia, kata dia, harga BBM jenis pertalite masih sebesar Rp 7.650 dan pertamax Rp 12.500.
“Yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Ya karena kita tahan terus, tapi subsidi ini kan membesar, membesar, membesar. Sampai kapan kita bisa menahan ini?,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5/2022).
Lantas Jokowi pun mengatakan, upaya pemerintah menahan harga di sektor energi agar tak mengalami kenaikan tinggi sangat berat. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki sense of crisis atau kepekaan sama. “Ini pekerjaan kita bersama-sama sehingga saya minta kementerian lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat. Nahan harga seperti itu berat,” ucap dia.
Ia kemudian kembali mencontohkan harga di sektor pangan seperti beras. Kenaikan harga beras di negara lain, kata dia, sudah sangat tinggi. Bahkan kenaikannya mencapai 30 persen hingga lebih dari 60 persen. Sedangkan di Indonesia, harga beras masih sebesar Rp 10.700.
Jokowi pun mengkhawatirkan terjadinya kenaikan inflasi jika berbagai harga barang sudah mengalami kenaikan. Saat ini, lanjutnya, kenaikan inflasi di Amerika sudah mencapai 8,3 persen. Sementara di Turki bahkan mencapai 70 persen.
“Bayangkan, kita masih di 3,5 persen patut kita syukuri. Tapi karena kita nahan pertalite, nahan gas, nahan listrik, begitu kita ikutkan ke harga keekonomian, ya pasti inflasi kita akan mengikuti naik,” jelas Jokowi.
Karena itu, Presiden meminta agar penggunaan anggaran baik di APBN, APBD serta di BUMN dapat benar-benar fokus. Ia tak ingin anggaran yang sangat besar jumlahnya justru dimanfaatkan untuk hal-hal tak tepat, seperti membeli barang-barang impor.
Jokowi mengatakan, anggaran di APBN mencapai Rp 2.714 T dan di APBD sebesar Rp 1.197 triliun.
“Seperti yang saya sampaikan di Bali karena ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN ini uang rakyat, ya jangan to kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul bangga buatan Indonesia ini,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
