REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mempertanyakan tudingan bahwa Istana ikut berperan dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Baidowi menegaskan KIB dibentuk bukan atas arahan Istana.
"Apa buktinya?" kata Baidowi kepada Republika, Selasa (24/5/2022).
Ia menjelaskan, KIB dibentuk berdasarkan kesadaran partai-partai politik, dan anggota koalisi untuk melanjutkan pemerintahan. “Itu domainnya partai politik, bukan lagi domain Istana. Terlebih pak Jokowi menyampaikan bahwa mempersilakan kabinet-kabinetnya waktu itu untuk meningkatkan popularitas, melakukan kerja-kerja politik,
Ia juga memastikan kerja-kerja politik para menteri yang tergabung dalam koalisi tidak akan mengganggu pemerintahan. Para ketua umum yang juga menteri di Kabinet Indonesia Maju akan melakukan kerja-kerja politiknya di luar jam kantor.
"Menteri-menteri kabinet yang tergabung di KIB ini bekerja secara politik di luar jam kerja kementerian, jadi tidak mengganggu tugas-tugas kementerian, karena dikerjakan di luar jam kerja,atau di luar jam kantor," ungkapnya.
Sebelumnya, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP diduga merupakan hasil intervensi dari Istana. Pengamat politik Hendri Satrio menduga, adanya peran Istana karena ketiga partai tersebut merupakan koalisi pemerintah.
“Apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Nah, apakah itu untuk menyelamatkan tokoh kemudian parpol. Dan itu tadi pertanyaan terbesar ini ada arahan Istana atau tidak,” kata Hendri dalam diskusi ‘Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024’ pada Sabtu (14/5/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
