REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka menerima kiriman pertama paket bantuan kemanusiaan senilai 16 juta dolar AS dari India. Bantuan ini untuk membantu mengurangi kekurangan pasokan yang disebabkan oleh krisis ekonomi terburuk.

Utusan India untuk Sri Lanka, Gopal Baglay, menyampaikan sumbangan dari negara bagian Tamil Nadu di India selatan kepada Menteri Luar Negeri Sri Lanka Gamini Peiris pada Ahad (22/5/2022) malam. Barang-barang tersebut senilai 5,6 juta dolar AS, termasuk beras, susu, dan obat-obatan esensial.

"Bantuan itu akan didistribusikan kepada keluarga rentan di berbagai wilayah Sri Lanka," kata kedutaan India dalam sebuah pernyataan.

Sri Lanka berjuang melawan kelangkaan bahan pokok mulai dari makanan, bahan bakar, obat-obatan dan gas untuk memasak hingga kertas toilet dan korek api. Selama beberapa bulan terakhir orang-orang terpaksa mengantri untuk membeli kebutuhan pokok yang stoknnya terbatas.

Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran pinjaman sekitar 7 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini, dari total 25 miliar dolar AS yang akan dilunasi pada 2026. Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS. Sementara negara itu mengalami kekurangan cadangan devisa.

Secara terpisah, India telah memberikan bantuan ekonomi senilai 3,5 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dan kredit pembeli untuk makanan, obat-obatan dan bahan bakar.

Krisis ekonomi Sri Lanka telah menciptakan kerusuhan politik. Aksi protes menduduki pintu masuk kantor presiden. Para demonstran menuntut pengunduran diri presiden. Pendukung pemerintah awal bulan ini menyerang pengunjuk rasa sehingga memicu kerusuhan di seluruh negeri. Insiden ini menewaskan embilan orang, termasuk seorang anggota parlemen yang dipukuli sampai mati.

Banyak rumah dan properti para menteri dan politisi partai yang berkuasa dibakar.  Presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat, dam memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi dan militer untuk mencari, menangkap dan menahan tersangka. Keadaan darurat berakhir Jumat (20/5) lalu karena pemerintah tidak meminta persetujuan Parlemen dalam waktu 10 hari seperti yang dipersyaratkan oleh konstitusi.

Aksi protes menyerukan presiden dan keluarganya untuk meninggalkan politik. Hal ini menyebabkan hampir bubarnya dinasti Rajapaksa dalam pemerintahan Sri Lanka. Saudara laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa telah mengundurkan diri sebagai perdana menteri.  Sebelumnya, dua saudara kandung presiden dan seorang keponakan presiden mengundurkan diri sebagai menteri kabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika