REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap tekad pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mempercepat upaya Indonesia menjadi produsen halal di dunia. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait persiapan Rapat Pleno KNEKS yang akan digelar Senin (30/5/2022) pekan depan.
"Di dalam pertemuan kali ini, kita akan mengangkat tema bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," kata Sri Mulyani dalam keterangan yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden usai menemui Wapres di kediaman resmi wapres, Jakarta, Senin (23/5/2022).
Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS ini menyebut, Rapat Pleno Senin mendatang adalah rapat enam bulanan KNEKS atau lanjutan dari Rapat Pleno KNEKS pada November 2021.
Saat itu, Wapres kata Sri Mulyani, meminta agar seluruh anggota baik kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah bisa bersinergi dan lebih harmonis di dalam menjalankan program-program kerja untuk keuangan dan ekonomi syariah.
"Kita menyampaikan pertama dari mulai masalah urutan acaranya, format acaranya yaitu bagaimana tiga menteri, Menko dan beberapa kementerian yang paling penting di dalam mendukung program KNEKS akan menyampaikan laporan awal dan kemudian bagaimana kita melihat substansinya," ujar Sri Mulyani.
Untuk substansinya, Sri Mulyani menyampaikan beberapa program prioritas yang akan diperbarui di dalam rapat pekan depan. Pertama mengenai pengembangan industri produk halal usai dibentuknya Kawasan Industri Halal di berbagai wilayah.
"Setelah dibukanya kompleks Industri Halal, bagaimana supaya bisa dikembangkan lebih jauh," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah akan membahas mengenai dukungan sertifikasi halal untuk usaha kecil menengah, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas di dalam menghasilkan sertifikasi halal.
Ia berharap, peran lembaga seperti BRIN dalam memberikan laboratorium-laboratorium untuk pengujian sertifikasi halal. "Termasuk di dalam memproduksi barang-barang yang sangat strategis yang sangat dibutuhkan di Indonesia," katanya,
Sedangkan, untuk industri syariah juga akan dilakukan update mengenai pengembangan industri keuangan syariah. Pertama menyangkut wakaf dan update mengenai jumlah maupun dari sisi modalitasnya.
Tak hanya itu, rapat juga akan membahas update mengenai kerjasama antara publik dan badan usaha (KPBU), terutama untuk pembangunan rumah sakit di daerah Provinsi Aceh. "Itu adalah beberapa hal yang sudah disampaikan kepada Bapak Wapres sebagai laporan persiapan. Nanti minggu depan kami akan menyampaikan secara lebih detail hasil pembahasan tersebut," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
