Kamis 19 May 2022 14:54 WIB

Wagub Jabar Instruksikan OPD Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Pemprov Jabar kerap melakukan rotasi sehingga dapat menimbulkan kesalahan laporan

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
 Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota  Bandung, Rabu (18/05/2022)
Foto: Dok biro adpim jabar
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota  Bandung, Rabu (18/05/2022)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi BPK Perwakilan Jabar yang telah menyerahkan hasil audit terhadap dua obyek pemeriksaan, yakni pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dan aspek kinerja Pemda Provinsi Jabar dengan tema penanggulangan kemiskinan. 

Menurut Uu, hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan agar dilakukan perbaikan oleh Pemda Provinsi Jabar. "Terima kasih kepada BPK Perwakilan Jabar yang sudah memberikan masukan dan koreksi

Baca Juga

kepada Pemda Provinsi Jabar  Insya Allah, kami segera menindaklanjuti," ujar Uu saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota  Bandung, Rabu petang (18/5/2022). 

Uu menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Sekaligus segera merancang rencana aksi. Ini penting agar kinerja Pemda Provinsi Jabar berdampak baik pada masyarakat. "Besok kita akan langsung rapat dengan dinas terkait dan dinas teknis supaya cepat diperbaiki," kata Uu. 

Uu menjelaskan, Pemprov Jabar kerap melakukan mutasi dan promosi terhadap aparatur di lingkup kerjanya. Sehingga dalam peralihan jabatan bisa saja terdapat kesalahan pada suatu laporan yang tidak terinformasikan kepada pejabat yang baru. "Masalahnya itu lagi, itu lagi karena memang pejabat di Jabar silih berganti," katanya. 

Sementara terkait penanggulangan kemiskinan, Uu menyebut, bahwa kemiskinan sebagian besar karena kurangnya keahlian yang dimiliki. Untuk itu, Pemprov Jabar akan segera melakukan tindak lanjut terkait titik permasalahan tersebut. "Orang miskin biasanya karena tak memiliki keahlian, ini pun menjadi pemikiran kami ke depan. Memang yang namanya keahlian penting untuk kesuksesan kehidupan kita," kata Uu. 

Sementara itu Plt Kepala BPK Perwakilan Jabar Arif Agus berharap hasil audit yang diberikan pihaknya bisa menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemda Provinsi Jabar. "Setelah hasil audit disampaikan dan ditanggapi, kami akan susun konsep hasil pemeriksaan, termasuk rekomendasinya," kata Arif. 

Arif mendorong pula Pemda Provinsi Jabar segera menyusun  rencana aksi untuk memperbaiki laporan dan kinerjanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement