REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Uni Eropa pada Senin (16/5/2022) waktu setempat mengumumkan pengalokasian 25 juta euro (setara Rp 379 miliar) dalam bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Palestina yang rentan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Pendanaan Uni Eropa akan fokus pada penyediaan bantuan perawatan kesehatan.
Selain itu juga meliputi perawatan mental untuk trauma kepada mereka yang terkena dampak kekerasan yang berkelanjutan, konsekuensi blokade di Gaza dan dampak pandemi Covid-19.
Bantuan itu juga akan fokus pada peningkatan akses ke sekolah anak baik laki-laki dan perempuan Palestina untuk menegakkan hak mereka atas pendidikan.
Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan yang dilansir Asharq Al-Awsat, Selasa (17/5/2022), menyatakan bahwa lebih dari 2 juta perempuan Palestina, anak-anak dan laki-laki di Wilayah Pendudukan dan Jalur Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Situasi ekonomi yang rapuh dan krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Gaza, juga telah mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi, perdagangan terbatas dan akses terbatas ke sumber daya.
"Situasi ini semakin diperburuk oleh dampak agresi Rusia terhadap Ukraina, yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan bahan bakar," kata pernyataan tersebut.
Komisaris Manajemen Krisis, Janez Lenarcic, mengatakan Uni Eropa terus berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaan Uni Eropa yang baru diumumkan ini akan mendukung akses keluarga Palestina ke layanan dan bantuan dasar, yang sekarang bahkan lebih mendesak karena meningkatnya harga pangan dan kekurangan pangan sebagai konsekuensi global dari perang Rusia di Ukraina.
"Selanjutnya, kami bersikeras untuk menghormati sepenuhnya hukum humaniter internasional dan mengutuk penggusuran yang berkelanjutan terhadap warga sipil dan penghancuran rumah, sekolah, dan infrastruktur dasar mereka. Ini harus dihentikan," tegas Lenarcic.
Sekitar 1,79 juta orang di Palestina menderita kerawanan pangan di mana 1,1 juta orang di antaranya sangat rawan pangan. Pekan lalu, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh meminta Uni Eropa untuk mempercepat penyediaan dukungan keuangan ke Palestina dan memberikan tekanan pada Israel untuk melepaskan dana yang ditahan dan menghentikan segala bentuk pemotongan keuangan dari pendapatan pajak Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
