REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Keuangan berupaya memantau stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan energi. Hal ini dalam rangka mengontrol tingkat inflasi dalam negeri seiring terjadinya disrupsi perdagangan global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, langkah itu harus dilakukan mengingat lonjakan kenaikan harga komoditas khususnya energi dan pangan berpotensi mendorong kenaikan inflasi Indonesia. "Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan energi," ujarnya, Rabu (18/5/2022).
Febrio memastikan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk memberikan bantalan kebijakan berupa bantuan sosial minyak goreng untuk kelompok berpendapatan rendah. Menurutnya pelemahan kinerja ekonomi global termasuk yang terkait dengan lonjakan harga komoditas merupakan dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina.
Dari sisi lain, meski disrupsi perdagangan global menekan laju pemulihan ekonomi namun ternyata Indonesia juga mendapat dampak positif dari kenaikan harga komoditas global.
Ekspor Indonesia pada April 2022 sebesar 27,32 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 47,76 persen (yoy) dengan migas tumbuh 48,92 persen (yoy) dan nonmigas 47,7 persen (yoy).
Tak hanya itu, ekspor sektor manufaktur yang merupakan komponen penyumbang tertinggi ekspor nonmigas pun tumbuh secara konsisten yaitu 27,92 persen (yoy). Menurut Febrio, manufaktur adalah sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dalam perekonomian terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja.
"Maka itu, arah kebijakan pemerintah akan terus menggalakkan ekspor yang bernilai tambah tinggi dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia seperti besi, baja dan feronikel," ucapnya.
Sementara prioritas hilirisasi SDA pemerintah yakni tambang serta mineral yaitu nikel hidrat, besi dan baja, CPO yaitu margarin dan sabun mandi), migas sekaligus batu bara yaitu etilena, propilena dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
