Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Dhevy Hakim

Tender Gorden DPR Mengherankan, Aroma Korupsi Kian Mengemuka

Politik | Tuesday, 17 May 2022, 11:24 WIB

Tender Gorden DPR Mengherankan, Aroma Korupsi Kian Mengemuka

Oleh: Dhevy Hakim

Apabila diberikan pilihan harga terhadap barang dengan kualitas sama mana anda pilih, apakah barang dengan harga mahal ataukah yang harganya murah? Ya, rata-rata pasti memilih barang dengan kualitas bagus berharga lebih murah. Namun, herannya prinsip ekonomi seperti ini tidak digunakan dalam proyek tender pengadaan gorden DPR.

Melansir dari detik.com (8/5/2022) disebutkan bahwa lelang tender pergantian gorden untuk rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah selesai dilakukan dengan pemenang lelang diberikan pada perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi. Perusahan yang beralamat di Tangerang Banten itu memenangkan tender dengan menawarkan harga tertinggi dibandingkan dengan penawaran harga dari 49 peserta lelang lainnya. Tender pengadaan gorden seharga Rp43,5 miliar pun diterima.

Merespon perusahaan pemenang tender yang dipilih DPR, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyorotinya. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya.

“Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5).

Lebih lanjut menurutnya tender gorden ini semestinya dipilih dari perusahaan yang menawarkan harga lebih murah dan memenuhi persyaratan.

Urgensitas Dipertanyakan, Aroma Korupsi Terasa

Sejak awal publik mengetahui rencana pengadaan gorden DPR ini sudah ditentang. Publik tidak setuju karena menganggap proyek tersebut tidak urgen. Di sisi lain sense of crisis juga dipertanyakan. Pasalnya di saat situasi ekonomi rakyat susah akibat naiknya barang kebutuhan pokok yang meroket justru wakil rakyatnya memikirkan pengadaan gorden.

Meski pihak DPR memberikan keterangan gorden DPR sudah puluhan tahun belum diganti, tentu lebih bijak dengan mempertimbangkan kondisi rakyatnya. Biar bagaimanapun gorden termasuk kebutuhan sekunder yang bisa ditunda.

Mirisnya, meski menuai penolakan proyek pun terus dilanjutkan. Lebih mengejutkan lagi, perusahan pemenang tender justru dari pihak yang menawarkan harga paling tinggi. Tak salah ‘aroma’ korupsi pun menyeruak ke permukaan.

Normalny, pengadaan barang dengan sistem tender yang mencari kualitas tertinggi dengan harga paling ekonomis. Justru di pengadaan gorden DPR tender dimenangkan oleh perusahaan dengan penawaran harga paling tinggi. Publik membaca ada semacam ‘kong kalikong’.

Buah Sistem yang Rusak

Sudah jamak diketahui bahwa demokrasi dengan pilar dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat hanya semacam fatamorgana saja. Realitas yang ada sejatinya kepentingan antara penguasa dan pengusaha.

Pesta demokrasi dengan biaya super mahal selalu menuntut pihak yang ingin duduk di kursi kekuasaan menggandeng para pengusaha. Terkecuali jika dirinya memiliki modal besar sekaligus seorang pengusaha.

Sejumlah produk undang-undang maupun kebijakan nampak ke arah mana keberpihakan para penguasa. Inilah buah sistem yang buruk bernama demokrasi. Anggaran negara yang semestinya digunakan sebaik-baiknya untuk mengurusi rakyat justru berbelok untuk kepentingan pihak tertentu.

Oleh karenanya publik kudu ‘openminded’ dengan kerusakan sistem yang terjadi saat ini. Satu-satunya cara mengakhiri rantai panjang kerusakan hanyalah dengan menggantinya dengan sistem yang baru. Sayangnya pilihannya tinggal dua, yakni sistem sosialis komunis ataukah sistem Islam. Dan merujuk sistem yang pernah 13 abad lamanya tegak membawa dunia pada puncak agung peradaban, maka satu-satunya pilihan semestinya adalah sistem Islam. Wallahu a’lam.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image