Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

DPR Resmi tak Lanjutkan Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR

Selasa 17 May 2022 18:14 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Joko Sadewo

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan BURT sudah memutuskan agar Sekjen DPR menghentikan pengadaan gorden rumah dinas DPR RI. (Foto ilustrasi)

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan BURT sudah memutuskan agar Sekjen DPR menghentikan pengadaan gorden rumah dinas DPR RI. (Foto ilustrasi)

Foto: DPR RI
BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso, mengatakan DPR resmi tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI, dengan anggaran sebesar Rp 43,5 Miliar. Hal tersebut menjawab pro kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan Kesetjenan," kata Agung kepada wartawan dalam konpers, Selasa (17/5).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo. Johan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR RI.

"Dari pembahasan tadi yang disampaikan baik oleh pak sekjen maupun oleh inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk pak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, secara kronologis terkait rencana pengadaan gorden. Ia menuturkan DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR baru mengusulkan pengadaan tersebut pada 2021.

Terkait penentuan harganya, Indra menjelaskan bahwa DPR mencari harga menengah. Menurut dia, DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.

"Kita mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan sampling ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," ujarnya.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. "Dari dua perusahaan ini hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," katanya.

"Kita tahu saat ini di situasi covid bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA