Monday, 28 Zulqaidah 1443 / 27 June 2022

Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Turun, Demokrat: Alarm Bahaya Buat Pemerintah

Selasa 17 May 2022 07:17 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/10/2021). Dalam keterangannya Zaky meminta agar KSP Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum tidak melakukan gugatan hukum terhadap Partai Demokrat yang sah.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/10/2021). Dalam keterangannya Zaky meminta agar KSP Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum tidak melakukan gugatan hukum terhadap Partai Demokrat yang sah.

Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diminta kompak selesaikan masalah rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai temuan tersebut harus jadi perhatian pemerintah.

"Alarm bahaya buat pemerintah," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (16/5/2022).

Baca Juga

Menurunnya angka kepuasaan kinerja tersebut dinilai sudah bisa diduga, sebab pemerintah gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada kebijakan yang efektif.

"Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan. Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik," ujarnya.

Herzaky mengatakan pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat. Seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak, yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya.

Ia mengimbau sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini.

"Perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini. Rakyat sudah lama menderita," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mesti kompak. Perlu ada langkah evaluasi menyeluruh serta tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat.

"Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja," tegasnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan menunjukkan bahwa tren kepuasan terjadap kinerja Presiden menurun.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, mengatakan, tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini berada di angka 58,1 persen, terbagi pada 8 persen sangat puas dan 50,1 persen cukup puas. Sedangkan responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1 persen dan 6,1 persen tidak puas sama sekali.

"Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, sekarang sudah hampir 4 persen, kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Ini 58,1 persen kepuasan terhadap presiden di bulan Mei, adalah kepuasan paling terendah selama 6 tahun terakhir," kata dia.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA