Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

Koalisi KIB, Waketum PAN: Tak Ada Agenda Politik Terselubung untuk Jokowi

Senin 16 May 2022 07:58 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Foto: DPR
KIB adalah bagian dari Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menegaskan kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kepada Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin tidak perlu diragukan lagi. Ia memastikan tidak ada agenda politik tersembunyi atau terselubung dalam pembentukan koalisi tersebut.

"Semua serba transparan alias terang-benderang. Apalagi Pak Airlangga Hartarto dan Bang Sumo (Suharso Monoarfa) adalah menteri di kabinet, maka tentu akan bekerja maksimal bekerja untuk rakyat," kata Viva dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Ahad (15/5).

Baca Juga

Viva menuturkan, KIB adalah bagian dari Pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin. Karena itu menurutnya dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggungjawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. "Koalisi KIB adalah koalisi lahir batin, karena banyak mempertemukan cita-cita dan gagasan politik untuk membangun peradaban Indonesia ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, yang diusung Golkar, PAN, PPP, terbentuk dari adanya persamaan cita-cita untuk menunaikan janji Kemerdekaan RI sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945 melalui jalan demokrasi konstitusional. 

Cita-cita itu kemudian diturunkan ke dalam platform yang memperjuangkan politik gagasan, ide, dan pemikiran, sebagai landasan prinsip melalui proses-proses politik yang mencerdaskan, menggembirakan, mensejahterakan, memakmurkan, dan berkeadilan. "Itulah yang menjadi salah satu dasar pendirian dari Koalisi Indonesia Bersatu," ungkapnya.

Juru Bicara PAN itu juga menegaskan bahwa PAN merupakan partai koalisi pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkomitmen akan tetap berada di barisan koalisi pemerintah sampai berakhirnya purna tugas pemerintah setelah pemilu 2024 nanti.

 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA