REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Imran Duse, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur
Di penghujung Ramadhan lalu, saat kumandang takbir, tahlil, dan tahmid bergema menguncup cakrawala, netizen terkesiap status Facebook Prof Budi Santosa Purwokartiko (BSP), guru besar yang juga Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Tangkapan layar dari tulisan 241 kata itu pun lekas viral hingga menuai kecaman publik. Dalam tulisannya, BSP menyajikan pengalamannya sebagai pewawancara 14 mahasiswa (12 di antaranya perempuan) yang mengikuti program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebagaimana dilansir Republika.co.id, BSP menunjukkan kekaguman kepada 12 perempuan itu: “tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju…… bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi.”
BSP juga menggarisbawahi, bahwa di antara mahasiswa itu, “tidak ada satu pun yang hobi demo”. Mereka pun “tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati.” Dan, “pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya.”
Tak ketinggalan, sejumlah pejabat publik merespon tulisan yang memicu kegaduhan itu. Menkopolhukam Mahfud MD bahkan berkomentar cukup keras: “salah besar”. Sementara Ketua Komisi VIII DPR-RI, Yandri Susanto, menganggapnya keterlaluan dan meminta Menristek mencopot dari jabatannya sebagai rektor. Dikarenakan telah “memupuk kebencian dan berbau SARA” (Republika.co.id, 1/5/2020).
Hal memilukan, ialah ingar-bingar tersebut terjadi di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2022 (yang juga bertepatan dengan 1 Syawal 1443-H, di mana umat Islam merayakan Idul Fitri --hem). Tambahan pula, bulan lalu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan tanggal 15 Maret untuk diperingati sebagai International Day to Combat Islamophobia (Hari Internasional untuk Memerangi Islamopobia).
Resolusi tersebut diadopsi lewat persetujuan 193 negara (tentu saja termasuk Indonesia). Dan ini mengingatkan resolusi tahun 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.”
Jadi, pada tataran global, gagasan mengekang Islamopobia telah tumbuh menjadi keprihatinan kolektif. Masyarakat internasional bahkan memberi perhatian dan mendorong semua pihak meningkatkan kesadaran untuk memerangi Islamofobia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
