Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Koalisi Komando Golkar Dibentuk karena Terkendala Capres

Sabtu 14 May 2022 07:09 WIB

Red: Indira Rezkisari

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. Republika/Thoudy Badai

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Tiga partai dalam koalisi Golkar dinilai tidak memiliki capres yang kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai koalisi partai politik "Indonesia Bersatu" di bawah komando Partai Golkar menghadapi tantangan menjelang Pemilu Presiden 2024 terkait dengan penunjukan calon presiden (capres). Umam mengutarakan bahwa tiga partai yang tergabung dalam koalisi "Indonesia Bersatu", yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak memiliki tokoh kuat untuk maju pada Pilpres 2024.

"Skema koalisi di bawah komando Golkar saat ini dihadapkan pada tantangan serius. Yaitu tidak jelasnya tokoh sentral yang ditawarkan sebagai capres/cawapres (calon wakil presiden) pada Pemilu 2024," kata Umam, Jumat (13/5).

Baca Juga

Elektabilitas (tingkat keterpilihan) Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, sebagaimana ditunjukkan sejumlah hasil survei, masih relatif rendah. Hasil yang sama juga diperoleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Oleh karena itu, kata Umam, jika pada fase komunikasi awal ini Golkar sudah mengunci PAN dan PPP untuk mendukung Airlangga sebagai capres, akan cenderung kontraproduktif. Gerbong koalisi ini akan dihadapkan pada potensi kemenangan yang terbatas dan spekulatif.

Ia menilai PAN dan PPP, yang masuk dalam kategori menengah, belum siap menanggung risiko kekalahan pada Pilpres 2024. Walaupun demikian, kata dia, situasi politik di Tanah Air relatif cair sehingga dukungan PAN dan PPP dapat diperoleh dan dikendalikan oleh Golkar.

Dalam kesempatan yang sama, Umam menilai narasi "melanjutkan program Presiden Joko Widodo" sebagai strategi menggandeng partai politik lain berkoalisi. "Narasi itu kemungkinan akan digunakan Golkar untuk himpun kekuatan dari partai politik pendukung pemerintah," kata Umam, yang saat ini aktif sebagai Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic).

Kendati demikian, kata Umam, narasi melanjutkan program Jokowi berpotensi memunculkan resistensi. Karena selain akan dinilai tidak memiliki visi, misi, dan platform kerja yang genuine (asli) untuk ditawarkan kepada rakyat, narasi itu juga seolah-olah menegasikan peran partai-partai di luar pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, dia mengusulkan Golkar dapat menciptakan narasi baru agar dapat menghimpun kekuatan dari parpol yang saat ini berada di luar barisan pendukung pemerintah.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA