REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mengatakan jika kasus Covid-19 perlu terkendali selama enam bulan kemudian baru masuk ke fase endemi. Namun, penetapan status endemi Covid-19 dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO).
"Perlu transisi pascalibur panjang selama enam bulan terkendali, baru masuk ke endemi," ujar Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purnawirawan) Alexander K Ginting saat dihubungi Republika, Jumat (13/5/2022).
Sebenarnya, dia melanjutkan, Indonesia mencatatkan pengalaman setiap habis libur panjang dan adanya varian baru selalu diikuti dengan pelonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, Alex mengaku, pemerintah tidak perlu buru-buru karena harus melewati periode transisi 6 bulan. Tak hanya itu, dia melanjutkan, pemerintah tetap berkordinasi dengan WHO.
"Sebab, status pandemi ada di Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui IHR 2005," katanya.
Tak hanya itu, dia mengatakan, instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) nomor 24 dan 25 masih dikeluarkan untuk mengatur Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) levelisasi di Kabupaten Kota, baik di wilayah Jawa-Bali maupun wilayah di luar Jawa-Bali. Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah menargetkan pencapaian testing pelacakan kontak (3T) serta vaksinasi Covid-19 tahap 3.
Sebelumnya, pemerintah percaya diri Indonesia sedang bertransisi dari fase pandemi menuju endemi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan berani menyatakan, secara de facto, Indonesia sebenarnya sudah pada fase endemi.
"Dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya de facto (secara fakta) sudah menuju ke endemi," kata Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).
Keyakinan Muhadjir mengacu pada angka-angka kasus Covid-19 di Indonesia yang terus mengalami perbaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
