Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Tito Ingatkan Lima Penjabat Gubernur Dilarang Mutasi Kepala Dinas

Jumat 13 May 2022 12:48 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Erik Purnama Putra

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan surat keputusan kepada penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin (kanan) saat pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyerahkan surat keputusan kepada penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin (kanan) saat pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pj kepala daerah juga dilarang membatalkan MoU yang dibuat pendahulunya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik penjabat (pj) gubernur Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022). Tito mengingatkan, hal-hal yang dilarang dilaksanakan pj kepala daerah.

"Misalnya masalah mutasi kepala-kepala dinas, membatalkan MoU (perjanjian kerja sama) yang sudah dibuat oleh kepala daerah sebelumnya," ujar Tito dalam konferensi pers usai pelantikan lima pj  gubernur di Jakarta.

Setidaknya ada empat larangan yang harus dipatuhi penjabat kepala daerah. Aturan itu tercantum dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Empat larangan, antara lain melakukan mutasi pegawai; membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun, larangan itu dapat dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari dirinya. "Mereka bisa melakukan perubahan, Undang-Undang menyatakan, dengan meminta persetujuan mendagri," kata Tito.

Adapun kelima pj ,yang telah dilantik yakni Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai pj gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai pj gubernur Banten, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai pj gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaludin sebagai pj gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai pj gubernur Gorontalo.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA