Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Kota Bogor Kaji Opsi Penghentian Suplai Sapi dari Sejumlah Provinsi

Kamis 12 May 2022 13:30 WIB

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Nur Aini

Pengawasan sapi. ilustrasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor akan membahas opsi pemberhentian suplai sapi dari berbagai provinsi.

Pengawasan sapi. ilustrasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor akan membahas opsi pemberhentian suplai sapi dari berbagai provinsi.

Foto: Republika/Bowo Pribadi
DKPP Kota Bogor akan rapat bersama membahas opsi penghentian suplai sapi

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor akan membahas opsi pemberhentian suplai sapi dari berbagai provinsi. Hal itu sebagai langkah mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. 

Kepala DKPP Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menyebutkan jika sapi-sapi di Kota Bogor disuplai dari Madura Jawa Timur, Bima, dan Bali. Di mana PMK pada sapi tengah menjangkiti sapi-sapi di Jawa Timur.

Baca Juga

Anas menegaskan, penghentian suplai sapi bukan berada pada ranah DKPP. Sehingga harus diadakan rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, berikut juga Wali Kota. 

Menurut anas, DKPP juga akan melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor untuk penyebarluasan beritanya dan Satpol PP untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami tidak bisa sendiri memutuskan, kalau wali kota melarang baru akan dilarang. Karena nasional baru terjadi di Jawa Timur, belum menyebar di provinsi lain,” ujarnya Kamis (12/5/2022).

Kepada masyarakat, kata Anas, DKPP akan menyampaikan ciri-ciri dan pencegahan PMK pada sapi. Dimana para pedagang daging sapi di pasar dengan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD), sementara peternak harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal.

Begitu juga tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang akan membantu dalam sosialisasi, dengan memberikan sosialisasi PMK kepada masyarakat, peternak, dinas, dan pasar.

“Sementara kami sudah melakukan komunikasi peternak dan pedagang , untuk berhati-hati hewan peliharaan terjangkit PMK,” ujarnya.

Kepala Bidang Peternakan pada DKPP Kota Bogor, drh Anizar membenarkan jika wabah itu sudah mulai banyak menjadi perbincangan. Pihaknya pun siap-siap mengeluarkan imbauan terkait wabah PMK itu agar masyarakat juga waspada.

Hanya saja, ia menekankan agar masyarakat tidak perlu panik. Wabah PMK itu tidak menular ke manusia. Dampak yang dikhawatirkan pemerintah sebenarnya dari sisi perekonomian menjelang Hari Raya Idul Adha. Momentum itu tentu akan menjadi lalu lintas pasokan daging ternak yang sangat melimpah.

“Kita termasuk daerah tertular (PMK), meskipun di Jawa Barat, khususnya Bogor, belum ada terkonfirmasi positif PMK. Kita masih belum ada temukan laporan kejadian itu. Tapi, sekali lagi, kita (Jabar) masih dikategorikan daerah tertular karena dekat dengan Jawa Timur (yang menjadi daerah wabah),” ujarnya beberapa waktu lalu.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA