REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Laporan Uni Eropa menunjukkan masyarakat Uni Eropa ingin blok 27 negara itu menjadi lebih adil, solider, memimpin dalam isu perubahan iklim dan membuat keputusan lebih cepat meski artinya perlu menghapus keharusan mencapai kebulatan suara pada sejumlah isu.
Laporan ini merupakan hasil dari konsultasi institusi Uni Eropa dengan masyarakat selama satu tahun. Proses itu dinamakan Conference on the Future of Europe dan berisi gagasan untuk perubahan yang diantaranya mungkin membutuhkan perubahan perjanjian Uni Eropa, topik yang sangat sensitif.
Sebanyak 49 proposal akan diperiksa Parlemen Eropa, pemerintah Uni Eropa dan Komisi Eropa. Hanya Komisi Eropa yang dapat membentuk undang-undang Uni Eropa.
"Kami meminta anda melihat proposal ini secara keseluruhan, untuk mengimplementasikannya, dan tidak hanya yang paling cocok untuk anda dan paling mudah diimplementasikan, lakukan dengan transparan," kata penulis laporan itu pada institusi-institusi terkait, Senin (9/5/2022).
Proposal-proposal itu terdiri dari sembilan tema: perubahan iklim dan lingkungan, ekonomi, imigrasi, transformasi digital, demokrasi, pendidikan, nilai-nilai dan supremasi hukum, kesehatan dan posisi Uni Eropa di dunia.
Proposal itu bertujuan mengakhiri diskriminasi di 27 negara blok Uni Eropa dan mendesaknya "bertindak lebih berani dan cepat" menjadi pemimpin dalam isu lingkungan dan iklim. Serta mendorong transportasi berkelanjutan dan menjadi "ekonomi sirkular yang sesungguhnya."
Laporan itu meminta Uni Eropa menghapus prinsip suara bulat untuk setiap keputusan blok tersebut yang kini diharuskan dalam bidang kebijakan keamanan dan luar negeri, pajak, keuangan, dan beberapa bidang peradilan dan dalam negeri, keamanan dan proteksi sosial.
Syarat suara bulat kerap dikritik karena memperlambat atau menghalangi perkembangan Uni Eropa. Sebab pada bidang-bidang itu negara anggota Uni Eropa paling sering tidak sependapat.
Banyak negara-negara Uni Eropa yang yakin blok itu sedang menghadapi kesulitan ekonomi pasca-pandemi, dampak invasi Rusia ke Ukraina, dan perubahan iklim. Lamanya proses untuk mengubah perjanjian hanya akan menjauhkan sumber daya dari upaya mengatasi masalah-masalah darurat dan menciptakan perpecahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
