REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ribuan ternak di Jawa Timur terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). PMK (foot and mouth disease) adalah penyakit hewan menular karena serangan virus ke ternak seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan babi, namun tidak menular ke manusia.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM, Prof Wasito mengatakan, gejala paling umum dari ternak yang terinfeksi PMK ada demam dan pembentukan lepuh. Selain itu, bisul maupun koreng di mulut, lidah, hidung, kaki, dan puting.
Bahkan, terdapat lesi di kaki dan sela jari kaki. Bagi ternak yang terinfeksi biasanya mengalami depresi, enggan bergerak dan hilang nafsu makan, sehingga menyebabkan penurunan produksi susu, turun berat badan dan pertumbuhan buruk.
"Hewan terinfeksi juga mungkin memiliki cairan hidung dan air liur berlebihan," kata Wasito, Senin (9/5/2022).
Meski wabah ini terjadi di Jatim, namun penularan PMK perlu diantisipasi agar tidak mewabah ke daerah atau provinsi lain. Karenanya, Wasito menyarankan agar tidak ada lalu lintas ternak antar kabupaten/kota di daerah sumber wabah.
"Hentikan lalu lintas produk pertanian mentah maupun olahan," ujar Wasito.
Selain itu, lakukan pengawasan transportasi ketat, terutama kepada kendaraan dan manusia yang akan ke luar daerah wabah. Perketat pos-pos pemeriksaan lalu lintas hewan. Lalu, segera dilakukan bio surveillance serentak pada semua hewan ternak.
Yang mana, mungkin dapat tertular PMK, termasuk hewan ternak dan hewan liar yang ada di kebun binatang. Wasito menekankan, harus dapat diterapkan isolasi PMK, ditentukan serotipe atau serovar, serta dilakukan sequencing dan phylogenetic.
Tidak cukup sampai di situ, pihak berwenang harus melakukan vaksinasi di daerah yang ditengarai menjadi lokasi wabah PMK tersebut. Sedangkan, di seluruh kandang ternak dilakukan disinfektansi di daerah dan di luar sekitar wabah.
Wabah PMK yang jangkiti ternak di Jatim jadi perhatian karena sejak 1990, Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku. Jika kini terjadi wabah dan penularan masif, Wasito menengarai masuk dari impor ternak atau daging negara endemik PMK.
"Pejabat terkait perlu dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Hak itu sangat perlu dilakukan demi penuntasan kasus PMK dan pembelajaran demi masa depan pertanian yang optimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
