Thursday, 18 Syawwal 1443 / 19 May 2022

Tudingan Politisasi Layanan Mudik Gratis Vs Bantahan Pemprov DKI

Senin 09 May 2022 15:04 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membagikan paket kesehatan kepada peserta mudik gratis, yang dituding bagi kaus untuk kampanye.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membagikan paket kesehatan kepada peserta mudik gratis, yang dituding bagi kaus untuk kampanye.

Foto: Tangkapan layar
Sebagian peserta mudik mengenakan kaus bertuliskan “Anies Baswedan for President".

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Zainur Mashir Ramadhan

Layanan mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta tahun ini dituding beraroma politis demi kepentingan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Pasalnya, saat melepas peserta mudik gratis di terminal Pulogebang, Jakarta Timur, pada Rabu (27/4/2022) lalu  terlihat berfoto bersama dengan beberapa pemudik yang menggunakan kaus putih bertuliskan “Anies Baswedan for President”.

Baca Juga

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya mengatakan, masuknya unsur politis dalam kegiatan mudik gratis itu tidak sepatutnya terjadi. Terlebih, kegiatan tersebut berasal dari dana APBD.

“Tidak elok sekali jika ada dugaan kepentingan ambisi politik,” kata William, pekan lalu.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah anggapan bahwa kegiatan mudik gratis DKI 2022 jadi ajang kegiatan politik. Menurutnya, kegiatan mudik DKI yang dilakukan sejak tahun-tahun lalu, merupakan program Pemprov DKI.

“Pertama kegiatan mudik gratis itu sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan itu untuk membantu warga Jakarta yang pulang kampung,” kata Riza di Balai Kota, Kamis (5/5/2022) malam.

Riza menyebut, bantuan dari Pemprov DKI itu untuk meringankan beban banyak pihak. Selain para pemudik, kata Riza, juga sebagai upaya DKI mengurangi kepadatan arus lalu lintas dengan menyiapkan kendaraan massal seperti bus.

 “Jadi tidak melalui kendaraan pribadi,” ucapnya.

Riza menegaskan, kegiatan mudik gratis itu sama sekali tidak bernada politik praktis. Apalagi, katanya, memiliki sangkut paut dengan Pilpres 2024.

 “Kalau ada orang yang kebetulan pake baju A baju B baju C ya itu ndak usah terlalu diributkan. Kan juga tidak dimaksudkan dikoordinir atau diatur,” jelasnya.

Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati mengatakan, orang yang menggunakan kaos dukungan Anies untuk Pilpres 2024 merupakan pemudik. Menurutnya, aksi itu adalah inisiatif para pemudik sendiri.

 “Dia punya hak mau pakai kaos apa, kita tidak bisa melarang," kata Tatak dikutip dari akun Twitternya @tatakujiyati setelah dikonfirmasi wartawan.

 

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA